ADAKITANEWS, Kediri – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Sosial tengah melakukan verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terintegrasi dengan data daerah. Langkah ini dilakukan untuk menjawab berbagai aduan masyarakat terkait penerima bantuan sosial sekaligus memastikan data penerima bantuan lebih valid dan akurat.
Kepala Dinas Sosial Kota Kediri Imam Muttaqin mengatakan DTSEN merupakan basis data terpadu yang digunakan pemerintah sebagai acuan penyaluran bantuan sosial dan program kesejahteraan masyarakat.
“Selama ini masih ada aduan terkait bantuan sosial yang dinilai belum tepat sasaran. Tantangan terbesar adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sangat dinamis. Ada masyarakat yang sebelumnya layak menerima bantuan namun kondisinya sudah membaik, begitu juga sebaliknya,” terang Imam Muttaqin saat dikonfirmasi, Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, pemutakhiran data penting dilakukan agar bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah dapat tepat sasaran dan tepat manfaat bagi masyarakat Kota Kediri.
Proses verifikasi dan validasi dijadwalkan berlangsung mulai 18 Mei hingga 30 Juni 2026. Pendataan menyasar masyarakat desil 1 sampai 4 dengan total lebih dari 36 ribu kepala keluarga di Kota Kediri.
Pendataan dilakukan secara door to door oleh lebih dari 100 petugas dari unsur TRC, Tagana, dan relawan sosial yang telah dibekali surat tugas serta identitas resmi. Petugas akan mencocokkan data administrasi dengan kondisi riil di lapangan, mulai identitas keluarga, kondisi tempat tinggal, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Pelaksanaan survei ini gratis dengan melibatkan lebih dari 100 petugas dari unsur TRC, Tagana, dan relawan sosial. Kita pastikan proses pendataan berjalan profesional dan akurat, untuk itu sebelum turun ke lapangan, seluruh petugas kita berikan arahan teknis terkait mekanisme survei dan tata cara pendataan,” jelasnya.
Imam menambahkan, hasil verifikasi dan validasi nantinya akan disampaikan ke Kementerian Sosial untuk diteruskan ke Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat guna dilakukan pemeringkatan ulang.
“Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan peringkat, karena proses pemeringkatan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat,” tandasnya.
Selain pendataan, Dinas Sosial juga akan memasang stiker pada rumah masyarakat desil 1 sebagai penanda keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan transparansi data penerima bantuan sosial.
Imam mengajak masyarakat mendukung proses pendataan dengan menyiapkan dokumen seperti KTP dan KK saat petugas datang melakukan survei.
“Kami juga meminta bantuan RT/RW untuk mendampingi dan membantu petugas menunjukkan lokasi sasaran survei. Dengan kerja sama semua pihak dan kejujuran masyarakat, kami berharap bantuan sosial ke depan bisa semakin tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” pungkasnya.(*)
