ADAKITANEWS, Kediri – Pondok Pesantren (Ponpes) Wali Barokah Kediri menyambut positif paparan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam Munas X LDII, Kamis (9/4/2026).
Dahnil menyoroti kompleksitas penyelenggaraan haji yang kian meningkat akibat dinamika global, termasuk kenaikan biaya avtur serta kondisi geopolitik Timur Tengah.
Pemerintah melalui instruksi Presiden Prabowo berkomitmen agar kenaikan biaya global tersebut tidak sampai membebani jemaah haji di tanah air.
“Kami tengah mengkaji wacana solutif agar antrean haji tidak menyentuh 40 tahun, sambil tetap menjaga kesehatan keuangan haji,” ujar Dahnil.
Saat ini, dana haji Indonesia mencapai Rp180 triliun, namun dihadapkan pada tantangan daftar tunggu keberangkatan yang mencapai puluhan tahun.
Pemerintah juga sedang mengkaji berbagai skema efisiensi serta upaya penambahan kuota agar pelayanan kepada tamu Allah tetap berjalan optimal.
Wakil Ketua Ponpes Wali Barokah, Agung Riyanto, mengapresiasi materi tersebut karena memberikan wawasan baru mengenai tantangan pengelolaan haji di masa depan.
Agung menegaskan bahwa pihak pesantren siap menjadi garda terdepan dalam mengedukasi masyarakat terkait kondisi riil penyelenggaraan haji nasional.
“Ini bahan penting bagi kami dalam memberikan pemahaman kepada umat mengenai keberlanjutan dana haji dan kondisi global,” ungkap Agung.
Sementara itu, Sekretaris Ponpes Wali Barokah Daud Soleh menilai reformasi sistem haji perlu dikaji secara komprehensif agar tetap berpihak pada kepentingan umat.
Daud juga menyoroti ajakan Wamen Haji terkait budaya bersih dan tertib yang dinilai selaras dengan nilai-nilai karakter yang diajarkan di pesantren.
“Di Ponpes Wali Barokah, kedisiplinan dan kebersihan sudah menjadi karakter harian yang siap disinergikan untuk mendukung ketertiban haji,” tegas Daud.
Ponpes Wali Barokah berharap hasil Munas X LDII mampu melahirkan keputusan strategis untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan umat.
Pesantren juga berkomitmen menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat guna mewujudkan tata kelola haji yang lebih transparan.
Melalui sinergi ini, diharapkan pelayanan haji Indonesia di masa depan menjadi lebih berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruh calon jemaah.(*)
