ADAKITANEWS, Jombang – Bupati Jombang Warsubi S.H., M.Si menghadiri Puncak Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) ke-77 yang berlangsung di Tennis Indoor Stadium Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025) malam. Kehadirannya menjadi penegasan bahwa komitmen daerah terhadap pemenuhan HAM akan diwujudkan melalui program pembangunan yang telah disepakati dalam Musrenbang RPJMD 2025–2029.
Puncak peringatan HAM ke-77 yang mengusung tema “Penguatan Fondasi Pembangunan HAM dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045” ini dihadiri Menteri HAM RI Natalius Pigai. Ia menegaskan bahwa hak asasi manusia harus menjadi landasan utama dalam setiap praktik kebijakan.
“Hak Asasi Manusia itu adalah aset, intangible asset termahal di planet ini. Yang hari ini kita punyai,” tegas Menteri Natalius.
Ia menambahkan bahwa perubahan harus dimulai dari cara berpikir hingga menyentuh kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Jombang Warsubi menyampaikan apresiasinya sekaligus menegaskan bahwa peringatan Hari HAM menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang humanis dan berkeadilan. Ia menghubungkan semangat HAM dengan arah pembangunan daerah yang telah dirumuskan melalui Musrenbang RPJMD 2025–2029.
“Peringatan Hari HAM bukan hanya seremoni, tetapi pengingat bahwa setiap kebijakan yang kita lahirkan harus berpihak pada manusia, pada martabat dan hak-haknya. Ini komitmen yang terus kami jaga di Jombang,” tutur Warsubi.
Komitmen tersebut sejalan dengan visi “Mewujudkan Jombang Maju dan Sejahtera untuk Semua” dalam RPJMD 2025–2029. Dokumen perencanaan ini memuat delapan program prioritas (Asta Cita) yang menyentuh hak-hak dasar masyarakat, antara lain peningkatan kualitas SDM, penanggulangan pengangguran melalui Jombang Makaryo, pengurangan kemiskinan melalui Jombang Mentas, penguatan harmoni sosial, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Dengan demikian, komitmen Jombang untuk menjunjung martabat dan hak-hak rakyat akan diwujudkan melalui implementasi program-program yang telah ditetapkan, mencerminkan integrasi prinsip HAM dalam seluruh kebijakan pembangunan daerah.(*)
