ADAKITANEWS, Kediri – Pemerintah Kota Kediri terus memperkuat langkah penanganan gizi dan kesehatan masyarakat secara terintegrasi. Melalui Bappeda Kota Kediri, digelar Pendampingan Aksi Konvergensi Bina Bangda Semester II Tahun 2025, pada Senin (8/12), sebagai upaya memastikan seluruh perencanaan dan intervensi penurunan stunting berbasis data yang valid dan mutakhir.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari hingga Selasa (9/12) ini diselenggarakan di salah satu hotel Kota Kediri dan menghadirkan narasumber dari Bappeda Provinsi Jawa Timur secara daring maupun luring. Sebanyak 20 perwakilan OPD terkait turut hadir, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinsos, PUPR, Perkim, hingga jajaran kecamatan dan kelurahan.
Kepala Bappeda Kota Kediri, Fery Djatmiko, menegaskan bahwa kualitas pembangunan daerah, khususnya penurunan stunting, sepenuhnya bergantung pada data yang akurat.
“Melaksanakan pembangunan tanpa didasari data yang benar hanya akan menghasilkan trial and error. Pada semester II Tahun 2025 ini fokus kita adalah memastikan kelengkapan dan validitas data sasaran dan layanan,” ujarnya.
Data yang dimaksud meliputi kesehatan ibu dan anak, jumlah ibu hamil, ibu nifas, hingga balita usia 0–59 bulan.
Layanan gizi meliputi pemantauan pertumbuhan, pemberian makanan tambahan, penanganan gizi buruk dan gizi kurang.
Data lingkungan dan sosial yakni akses air minum aman, sanitasi, kepemilikan JKN, serta dokumen kependudukan seperti akta kelahiran dan KIA.
Data tersebut dihimpun dari puskesmas, Dukcapil, PLKB, kecamatan, dan kelurahan, lalu digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja semester berjalan dan perencanaan intervensi berikutnya.
Fery juga menyinggung prestasi Kota Kediri yang meraih Juara 2 Nasional dalam aksi konvergensi penurunan stunting.
“Capaian ini adalah hasil kerja keras lintas sektor. Saya memberikan apresiasi kepada seluruh OPD yang telah bekerja maksimal. Semoga angka stunting di Kota Kediri terus menurun, dan tidak ada lagi bayi lahir dalam kondisi stunting,” jelasnya.
Salah satu strategi unggulan yang mendapat perhatian nasional adalah program satu puskesmas satu dokter spesialis anak, yang kini tengah dilirik Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) untuk direplikasi ke daerah-daerah lain. Selain itu, Kota Kediri juga mengembangkan aplikasi pendukung pengelolaan data stunting sebagai instrumen monitoring terpadu.
“Setwapres sudah datang langsung melihat pelaksanaan program ini, dan sedang dipertimbangkan untuk diadopsi secara lebih luas,” tambah Fery.
Melalui pendampingan ini, Bappeda berharap penguatan konvergensi penurunan stunting dapat semakin optimal, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat—khususnya ibu dan anak sebagai kelompok paling rentan.
Dengan fokus pada data yang valid, koordinasi lintas sektor, serta inovasi layanan kesehatan, Pemerintah Kota Kediri optimistis dapat terus menekan angka stunting dan mewujudkan generasi masa depan yang lebih sehat dan berkualitas.(*)
