ADAKITANEWS, Kediri – Persoalan kesejahteraan tenaga pendidik hingga keterbatasan sarana dan prasarana sekolah menjadi bahasan utama dalam kegiatan serap aspirasi masyarakat di Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Kediri, Minggu (22/2/2026). Dalam agenda tersebut, sejumlah siswa madrasah juga menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) secara simbolis.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sekaligus anggota DPR RI, M. Sarmuji, didampingi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kediri yang juga anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, M. Hadi Setiawan (Cak Hadi), serta jajaran anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kediri.
Cak Hadi menegaskan bahwa forum ini merupakan ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan kendala di lapangan guna mencari solusi melalui kewenangan di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat.
Salah satu isu krusial yang mencuat adalah rendahnya honorarium guru madrasah non-PNS. Diungkapkan bahwa masih banyak guru yang hanya menerima honor sekitar Rp22 ribu per jam pelajaran, dengan akumulasi penghasilan bulanan di bawah satu juta rupiah. Kondisi ini dinilai tidak layak mengingat kompleksitas tugas mendidik di era sekarang.
Para guru mendorong pemerintah agar mengeluarkan kebijakan afirmatif bagi pengajar madrasah lama untuk direkrut melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) atau mekanisme impassing. Selain itu, percepatan tunjangan sertifikasi sangat diharapkan untuk menopang ekonomi para guru yayasan.
Selain kesejahteraan, aspirasi warga juga menyentuh kebutuhan fisik sekolah, seperti ruang kelas baru dan musala untuk pendidikan karakter. Muncul pula keluhan terkait data ganda siswa yang mengakibatkan tersendatnya penyaluran bantuan pendidikan.
Pada kesempatan tersebut, bantuan PIP disalurkan kepada puluhan siswa dari berbagai lembaga, di antaranya MI dan MTs Al Fajar Kandat, MA Ma’arif Mojo, hingga MI Sunan Ampel Pagu. Bantuan senilai Rp300 ribu per bulan ini diharapkan meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
Menanggapi hal itu, M. Sarmuji berkomitmen membawa persoalan honor dan pengangkatan guru madrasah ke tingkat DPR RI. Ia juga menekankan pentingnya revitalisasi ruang kelas secara bertahap.
“Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Kami berkomitmen mendukung lembaga pendidikan agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses sekolah yang layak,” tegas Sarmuji.
Sarmuji juga memberikan catatan kritis terkait beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Ia menyarankan adanya penyesuaian syarat kemampuan bahasa Inggris (TOEFL) agar lebih inklusif bagi anak dari keluarga prasejahtera, namun diimbangi dengan pengetatan komitmen kontribusi bagi negara.
“LPDP dibiayai uang rakyat yang sangat besar, maka komitmen penerima untuk kembali dan mengabdi di dalam negeri harus diperkuat,” pungkasnya.(*)
