ADAKITANEWS, Kediri – Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, menyampaikan penjelasan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Kediri pada Rabu (11/3/2026). Rapat yang berlangsung di Ruang Soekarno-Hatta BKPSDM Kota Kediri ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Kediri, Firdaus.
Dalam pemaparannya, Wali Kota yang akrab disapa Mbak Wali mengungkapkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Kediri sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren positif yang signifikan. Mayoritas indikator kinerja pembangunan berhasil melampaui target dan masuk dalam kategori sangat tinggi.
Salah satu poin krusial adalah Indeks Gini Kota Kediri yang tercatat sebesar 0,334 dengan capaian 103,33 persen. Angka ini mencerminkan tingkat pemerataan pendapatan masyarakat yang semakin membaik. Di sisi ekonomi, meskipun pertumbuhan ekonomi makro berada di angka 1,74 persen, sektor nonindustri pengolahan melonjak tajam sebesar 7,33 persen.
“Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong diversifikasi ekonomi serta mengurangi ketergantungan pada sektor industri pengolahan,” ujar Mbak Wali.
Di bidang kesejahteraan, Pemerintah Kota Kediri berhasil menekan angka kemiskinan hingga menyentuh 6,04 persen. Keberhasilan ini didorong oleh program perlindungan sosial yang komprehensif, mulai dari jaminan kesehatan nasional, beasiswa pendidikan, ATM beras, hingga rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Indikator strategis lainnya juga menunjukkan hasil memuaskan:
– Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Mencapai 82,71 (99,93% dari target), menunjukkan standar hidup layak dan kesehatan warga yang terus meningkat.
– Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): Berada di angka 3,76 (capaian 98,52%), masuk kategori sangat tinggi dalam hal ketersediaan lapangan kerja.
– Indeks Daya Saing Daerah (IDSD): Mencapai nilai 3,74 (99,73%).
Dalam hal akuntabilitas, Kota Kediri mencatatkan nilai SAKIP sebesar 74,14 dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebesar 70,98. Di sektor lingkungan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tetap stabil di kategori sangat tinggi (63,26), yang mencakup kualitas air, udara, dan tutupan lahan.
Terkait kebencanaan, Mbak Wali menjelaskan bahwa Indeks Risiko Bencana tahun 2025 tercatat sebesar 75,10. Pemerintah telah memetakan lima potensi bencana utama di wilayah Kediri, yakni gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, serta cuaca ekstrem, dengan kinerja penanggulangan risiko yang dinilai sangat baik oleh BNPB.
Laporan keuangan menunjukkan performa anggaran yang sehat. Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp1,56 triliun atau 102,55 persen dari target. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil melampaui target dengan realisasi Rp466,3 miliar (104,36%).
Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp1,50 triliun (80,56%), yang dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, serta belanja tidak terduga. Laporan ini juga mencatatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) unaudited tahun berjalan sebesar Rp401,08 miliar.
“Atas nama Pemerintah Kota Kediri, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Anggota DPRD Kota Kediri atas dukungan dan kolaborasi yang telah terjalin. Sinergi ini akan terus menjadi fondasi dalam mewujudkan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat,” pungkas Mbak Wali.(*)
