ADAKITANEWS, Jombang – Pemerintah Kabupaten Jombang bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia memperkuat komitmen dalam memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran melalui sosialisasi penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kegiatan yang mengusung tema “Kolaborasi Program Prioritas Presiden Dalam Rangka Membangun Sumber Daya Manusia Menuju Kemandirian Ekonomi” ini digelar di Pendopo Kabupaten Jombang, Sabtu (28/2/2026).
Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, didampingi Bupati Jombang Warsubi, Wakil Bupati Salmanudin, jajaran Forkopimda, serta pilar-pilar sosial mulai dari pendamping PKH, TKSK, hingga operator data desa se-Kabupaten Jombang. Gus Ipul menegaskan pentingnya menghapus ego sektoral dalam pengelolaan data kemiskinan sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
Dalam arahannya, Gus Ipul menjelaskan bahwa mulai tahun 2025, data sosial ekonomi nasional dipusatkan melalui satu pintu di Badan Pusat Statistik (BPS) dengan sistem pemeringkatan desil 1 sampai 10. Ia mengingatkan bahwa data kemiskinan sangat dinamis dan memerlukan pemutakhiran faktual dari lapangan secara berkala.
“Data ini sangat dinamis, bahkan kondisi pagi dan sore bisa berbeda. Tugas kita di daerah adalah memutakhirkan data secara faktual dari lapangan dan mengirimkannya ke BPS. Hasil olah data akan disajikan setiap tiga bulan sekali agar intervensi pemerintah benar-benar tepat sasaran,” ujar Gus Ipul.
Ia menekankan bahwa kolaborasi harus terjalin erat mulai dari tingkat RT/RW, perangkat desa, hingga dinas sosial. Selain jalur formal melalui musyawarah desa, pemerintah juga membuka ruang partisipasi publik berbasis digital. Masyarakat kini dapat melaporkan ketidaksesuaian penerima bansos melalui Aplikasi Cek Bansos, Command Center Kemensos, maupun WhatsApp Center Lapor Bansos guna meminimalisasi salah sasaran yang mencatat hampir dua juta keluarga tidak lagi layak menerima bantuan pada evaluasi 2025.
Di sela kunjungannya, Gus Ipul juga meninjau Sekolah Rakyat di Jombang. Ia menyampaikan bahwa sejak Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi yang dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Bupati Jombang, Warsubi, menyambut baik penerapan DTSEN sebagai instrumen strategis pengentasan kemiskinan. Ia menegaskan kesiapan jajarannya untuk memperkuat peran operator data di tingkat desa agar pemetaan profil warga benar-benar akurat dan objektif.
“Dengan data yang terpetakan jelas, intervensi pemerintah daerah akan lebih terukur. Kami siap berkolaborasi dari tingkat RT/RW hingga kabupaten agar seluruh program bantuan sosial benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Bupati Warsubi.
Kegiatan diakhiri dengan pemberian apresiasi kepada seluruh pilar sosial di Kabupaten Jombang atas dedikasi mereka dalam melayani masyarakat. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan dan berkeadilan di wilayah Jombang.(*)
