ADAKITANEWS, Jombang – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat resmi meluncurkan kegiatan Kick Off Piloting Program Miskin Ekstrem Pasti Kerja sebagai langkah konkret percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Kegiatan tersebut digelar di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Badang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Senin (29/12/2025) pagi.
Program ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kabupaten Jombang dipilih sebagai lokasi rintisan pertama di Indonesia karena dinilai memiliki komitmen kuat serta ekosistem pemberdayaan masyarakat yang mendukung.
Membacakan sambutan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dr. Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M.Si., Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Prof. Dr. Ir. Nunung Nuryartono, M.Si., menegaskan bahwa pemerintah kini menitikberatkan strategi pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan yang mandiri dan berkelanjutan.
Program Miskin Ekstrem Pasti Kerja dirancang sebagai terobosan nyata, di mana setiap anggaran negara diarahkan langsung pada pemberdayaan masyarakat. Melalui program ini, warga miskin ekstrem diberikan pelatihan intensif yang kemudian langsung diikuti dengan penempatan kerja sebagai tenaga kerja di unit-unit SPPG.
Kemenko Pemberdayaan Masyarakat memproyeksikan program ini mampu menyerap sekitar 1,5 juta tenaga kerja secara nasional pada periode 2025–2026 seiring dengan keberadaan SPPG yang tersebar di berbagai daerah. Di Kabupaten Jombang sendiri, sebanyak 300 orang telah mengikuti pelatihan dan siap bekerja dengan estimasi penghasilan sekitar Rp2 juta per bulan.
“Dari Jombang kita membuktikan bahwa kemiskinan ekstrem dapat dihentikan. Dengan pendapatan tetap, stabilitas ekonomi keluarga terjaga, dan daya beli masyarakat akan meningkat menghadapi kenaikan biaya hidup,” ujar Prof. Nunung.
Selain penyerapan tenaga kerja, Kemenko PM juga mengapresiasi terbentuknya ekosistem ekonomi lokal di Jombang. Kebutuhan bahan baku SPPG dipasok langsung dari petani dan pedagang setempat, sehingga mendorong perputaran ekonomi kerakyatan dan memperkuat usaha mikro kecil di wilayah sekitar.
Dalam arahannya, pemerintah pusat menyampaikan empat fokus utama pemberdayaan kepada pemerintah daerah, yakni menjadikan sekolah dan madrasah sebagai sarana pembentukan karakter mandiri sejak dini, memberikan dukungan penuh bagi masyarakat usia produktif untuk memperoleh keahlian dan sertifikasi profesi, memastikan keluarga miskin terserap sebagai tenaga kerja di setiap unit SPPG, serta meningkatkan ketepatan data sosial ekonomi agar program tepat sasaran.
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu memberdayakan rakyatnya. Jombang telah membuktikan sinergi yang luar biasa, dan model ini akan kami replikasi ke berbagai wilayah di Indonesia,” tegas Prof. Nunung.
Sementara itu, Wakil Bupati Jombang, Salmanudin, mewakili Bupati Jombang Warsubi, menyambut baik pelaksanaan program strategis tersebut. Ia menyebut program ini membuka jalan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan menjadi masyarakat yang lebih berdaya.
“Di Jombang, program ini menyasar 300 penerima manfaat yang akan dilatih dan langsung ditempatkan di tujuh SPPG yang tersebar di Kecamatan Bareng, Diwek, Ngoro, dan Jombang,” jelas Salmanudin, yang hadir didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, S.H., M.Si.
Ia juga berpesan agar para peserta memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki taraf hidup keluarga. Pemerintah Kabupaten Jombang, lanjutnya, berkomitmen penuh mendukung kolaborasi lintas sektor demi mencapai target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026.
Kegiatan kick off ditandai dengan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada perwakilan peserta pelatihan, penyerahan sertifikat individu, serta penyerahan simbolis serapan tenaga kerja kepada pengelola SPPG. SPPG Jombang Ngoro Badang tercatat menyerap 60 tenaga kerja, sementara SPPG Jombang Bareng Banjaragung menyerap 50 tenaga kerja dari keluarga miskin ekstrem.
Acara yang disiarkan langsung oleh Dinas Kominfo Kabupaten Jombang melalui kanal YouTube Jombangkab tersebut ditutup dengan pengguntingan pita dan peninjauan langsung fasilitas dapur SPPG Jombang Ngoro Badang oleh jajaran Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Badan Gizi Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Pemerintah Kabupaten Jombang. Fasilitas ini dijadwalkan mulai beroperasi penuh pada 8 Januari 2026.
Dengan dimulainya program percontohan di Jombang, pemerintah optimistis target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2026 dapat tercapai melalui kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.(*)
