Kenaikan UMK 2019 di Blitar Segera Disosialisasikan

ADAKITANEWS, Blitar – Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyetujui kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Jatim tahun 2019. Kenaikan UMK 2019 tersebut, ditandatangani langsung oleh Gubernur Jatim, Soekarwo pada Kamis (15/11). UMK tertinggi Provinsi Jatim tahun 2019 masih milik Kota Surabaya yaitu sebesar Rp 3.871.052. Meski demikian, UMK 2019 di Kabupaten Blitar juga dipastikan naik. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, Haris Susianto mengatakan, UMK 2019 di Kabupaten Blitar Rp 1.801.046 atau naik Rp 147.663 dari sebelumnya di tahun ini sebesar Rp 1.653.383. “Kalau harapan kita waktu itu memang…

Read More

UMK 2019 di Blitar Diusulkan Naik 10 Persen

ADAKITANEWS, Blitar – Kabar gembira akan diterima para pegawai atau pekerja di Kabupaten Blitar jika usulan Pemerintah Kabupaten Blitar kepada Gubernur Jawa Timur terkait kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) disetujui. “Jelang akhir 2018 ini kita sudah mengusulkan kenaikan UMK sekitar 10 persen dari UMK tahun 2018 ini,” kata Haris Susianto, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, Sabtu (03/11). Haris menuturkan, pihaknya telah melakukan beberapa tahapan untuk proses usulan kenaikan UMK tahun 2019 kepada Gubernur Jawa Timur, yakni meliputi tahap survei dengan mempertimbangkan laju inflasi di Kabupaten Blitar, serta melakukan sidang…

Read More

Hasil Verifikasi Satu Perusahaan di Blitar Yang Ajukan Penangguhan UMK Belum Keluar

ADAKITANEWS, Blitar – Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Kabupaten Blitar sudah dilakukan sejak akhir tahun 2017. Namun ternyata, ada 1 perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK karena merasa tidak mampu menggaji karyawannya sesuai UMK yang telah ditetapkan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, Haris Susianto mengatakan, memasuki Maret 2018 ini hasil verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengenai satu perusahaan asal Kabupaten Blitar yang mengajukan penangguhan UMK, yakni Rumah Sakit Ijtihad di Kecamatan Srengat belum diumumkan. Ia mengaku, sebelumnya pihaknya telah mengirim data dan kelengkapan dari Rumah Sakit…

Read More

Disnaker Blitar Buka Posko Penangguhan UMK 2018 Selama 10 Hari

ADAKITANEWS, Blitar – Kepala Bidang Hubungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, Farida Lumazah mengatakan, sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 tahun 2017, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) kabupaten Blitar untuk tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp 1.653.383, dan akan berlaku mulai 1 Januari 2018 mendatang. Farida menjelaskan, pihaknya akan membuka posko untuk menerima penangguhan jika ada perusahaan yang tidak mampu membayar karyawannya sesuai dengan UMK yang telah ditetapkan selama 10 hari sebelum penetapan, dan terhitung mulai 21 Desember hingga 31 Desember 2017. “Posko ini kita dirikan dengan tujuan…

Read More

UMK Tulungagung Naik 8,7 Persen

ADAKITANEWS, Tulungagung – Pemerintah Kabupaten Tulungagung akhirnya memberlakukan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp 1.671.035,77. Pemberlakuan UMK tersebut sesuai dengan usulan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Tulungagung, kepada Gubernur Jawa Timur. “Penetapan Upah Minimum Kabupaten di Tulungagung, jumlahnya sama dengan yang kita usulkan kepada Gubernur, yaitu Rp 1.671.035,77,” kata Kepala Disnakertrans, Yumar, Rabu (06/12). Lanjut Yumar, ketentuan UMK itu harus dipatuhi oleh perusahaan yang ada di Tulungagung, karena sudah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 75 tahun 2017 tentang Upah Minimum Kabupaten atau Kota di Jawa Timur tahun…

Read More

Sanksi Pidana Menunggu Perusahaan Yang Tidak Terapkan UMK

ADAKITANEWS, Kota Madiun – Sanksi tegas akan diberikan kepada perusahaan yang dengan sengaja tidak mau menerapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2018, yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur beberapa waktu yang lalu. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun, Suyoto usai menghadiri acara sosialisasi besaran UMK kepada pimpinan perusahaan yang ada di Kota Madiun, Selasa (28/11). Menurut Suyoto, sesuai Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan jika terdapat perusahaan yang tidak memberikan upah karyawan sesuai UMK akan mendapat sanksi tegas. Sanksi tersebut bisa…

Read More

Usulan UMK Tulungagung Naik 8,7 Persen

ADAKITANEWS, Tulungagung – Tahun 2018 mendatang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tulungagung mengusulkan kenaikan UMK sebesar Rp 1.671.035,77. Jumlah tersebut naik sekitar Rp 133 ribu dibanding pada 2017. Hal ini tertuang dalam surat Nomor 560/285/407.110/2017, perihal usulan penetapan UMK 2018 Kabupaten Tulungagung. “Usulan kami sudah kami kirimkan pada Jumat (10/11) malam. Kami masih menunggu penetapan dari Gubernur tentang kenaikan upah minimum,” kata Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans, Kristihanawati, Rabu (15/11). Lanjut Kristihanawati, sesuai hasil rapat antara Pemkab, Dewan Pengupahan, dan perwakilan pengusaha beberapa hari lalu memang sudah sepakat dan…

Read More

Tunggu Rekom Bupati Untuk Kirim Usulan UMK 2018

ADAKITANEWS, Blitar – Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2018 di Kabupaten Blitar masih akan diusulkan ke Gubernur Jawa Timur. Sementara kini, usulan besaran UMK itu masih diajukan ke Bupati Blitar untuk mendapatkan rekomendasi. Kabid Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Blitar, Farida Lumazah mengatakan, usulan UMK tahun 2018 mengacu pada PP nomor 78 tahun 2015 yang mana di dalamnya sudah diatur rumus kenaikannya, yakni UMK yang sudah berjalan tahun ini ditambah dengan perkalian UMK tahun berjalan kali tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, dalam sidang dewan…

Read More

KASBI Kota Madiun Tuntut UMK 2018 Rp 2,7 Juta

ADAKITANEWS, Kota Madiun – Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Kota Madiun menggelar aksi unjuk rasa di Balaikota Madiun dan Gedung DPRD Kota Madiun, Senin (30/10). Dalam orasinya, koordinator aksi Aris Budiono menuntut kepada pemerintah untuk mencabut PP 78 tahun 2015 serta Permenaker Nomor 36 tahun 2016. Aris Budiono menganggap jika PP 78 tahun 2015 bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ketenaga kerjaan Nomor 13 Tahun 2003 serta Permenaker Tahun Nomor 7 tahun 2013 tentang upah minimum, dimana dinyatakan bahwa penetapan upah minimum harus didasarkan pada perhitungan KHL ( Komponen Hidup…

Read More