Tuntut Tunjangan, Puluhan Anggota BPD Demo di Depan Pendopo

ADAKITANEWS, Sidoarjo – Puluhan orang yang tergabung dalam FBPD (Forum Badan Permusyawaratan Desa) Sidoarjo menggelar aksi unjuk rasa di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, Senin (24/09). Mereka menuntut Bupati Sidoarjo segera melaksanakan SK Bupati Sidoarjo nomor 188/530/104.1.1.3/2017 tentang Tunjangan untuk BPD. Ketua Umum FBD Sidoarjo, Sigit Setiawan mengatakan, sebenarnya rumusan SK tersebut dinilai merupakan yang terbaik dalam hal apresiasi terhadap BPD. Tapi sangat disayangkan, aturan tersebut hanya berjalan dua bulan hingga akhir 2017. Sigit mengatakan, di SK nomor 118/530/104.1.1.3/2017 tertulis tunjangan untuk Ketua BPD mencapai Rp 900 ribu, Wakil Ketua…

Read More

29 Janda dan Perintis Kemerdekaan di Blitar Rutin Dapat Tunjangan

ADAKITANEWS, Blitar – Janda dan perintis kemerdekaan Republik Indonesia (RI) saat ini mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Pusat. Terbukti, Pemerintah Pusat telah menganggarkan bantuan ataupun tunjangan melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Kasi Kepahlawanan Keperintisan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Setyoningsih mengatakan, jumlah perintis dan janda perintis di Kabupaten Blitar totalnya ada 29 orang. Dari 29 orang tersebut, 3 diantaranya merupakan asli perintis kemerdekaan, sedangkan sisanya sebanyak 26 orang merupakan janda perintis kemerdekaan atau istri perintis kemerdekaan. “Yang pasti ke-29 orang ini rutin mendapatkan bantuan dari Kemensos langsung, yakni berupa tunjangan yang…

Read More

Anggota DPRD Blitar Resmi Bakal Terima Tunjangan Transportasi Rp 7,6 Juta Per Bulan

ADAKITANEWS, Blitar – Teka-teki besarnya tunjangan transportasi untuk anggota DPRD Kabupaten Blitar akhirnya terjawab. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar akhirnya menetapkan besarnya tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp 7,6 juta per bulan. Pemberian tunjangan transportasi ini sesuai dengan PP nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD. Kepala Badan Keuangan dan Arsip Daerah Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti mengatakan, sebanyak 46 anggota DPRD Kabupaten Blitar sudah mulai menerima tunjangan transportasi terhitung sejak awal bulan Oktober yang lalu. Dijelaskannya, nominal tunjangan yang diterima anggota DPRD senilai Rp 7,6 juta…

Read More

Tahun Depan Tunjangan Dewan Naik Lagi Capai Rp 15 juta Perbulan

ADAKITANEWS, Jombang – Tunjangan bagi anggota DPRD Jombang dikabarkan akan naik lagi pada tahun 2018 mendatang. Tidak tanggung-tanggung, naiknya tunjangan wakil rakyat ini mencapai tujuh kali lipat dibanding tunjangan sebelumnya. Hal tersebut menyusul adanya kewenangan PP Nomor 18 Tahun 2017 yang menyangkut penentuan tunjangan dewan berdasarkan fiskal atau keuangan APBD pada dua tahun sebelumnya. Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Joko Triono membenarkan adanya kabar terkait tunjangan dewan yang naik setiap tahunnya. Misalnya, pada 2017 ketentuan tunjangan dewan didapat dari penentuan APBD 2015. Kemudian, pada 2018 otomatis ketentuan tunjangan dewan akan disesuaikan…

Read More

Pemkab Blitar Pastikan, Perbub Tunjangan Anggota DPRD Terbit Bulan Depan

ADAKITANEWS, Blitar- Teka-teki waktu pencairan tunjangan bagi anggota DPRD Kabupaten Blitar mulai mendapat titik terang. Itu setelah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar memastikan bahwa Peraturan Bupati (Perbup) tentang tunjangan itu akan diterbitkan bulan depan. Kepala Badan Keuangan dan Arsip Daerah Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti mengatakan, proses pembuatan Peraturan Bupati tentang tunjangan angggota DPRD Kabupaten Blitar masih dalam tahap penyelesaian. Ia menjelaskan, untuk saat ini masih dalam tahap penghitungan besaran tunjangan yang sesuai untuk anggota DPRD dan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. “Saat ini Perbu tentang tunjangan DPRD memang masih dalam tahap…

Read More

Tunggu Perbup, Tunjangan DPRD Kabupaten Blitar Belum Cair

ADAKITANEWS, Blitar – Pemberian tunjangan bagi anggota DPRD sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Meski demikian, anggota DPRD Kabupaten Blitar hingga kini belum bisa menerima tunjangan ini. Karena pemberlakukan kenaikan tunjangan dewan di Kabupaten Blitar itu masih menunggu Peraturan Bupati (Perbup).

Read More

1.010 Guru Non PNS di Blitar Belum Terima Tunjangan Profesi

ADAKITANEWS, Blitar – Tunjangan profesi untuk guru non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Kementerian Agama Kabupaten Blitar masih belum cair. Berdasarkan data yang ada, sebanyak 1.010 guru non PNS bahkan belum menerima tunjangan profesi tersebut. Humas Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Blitar, Jamil Mashadi menjelaskan, untuk saat ini pencairan tunjangan profesi guru non PNS di bawah naungan dari Kemenag Kabupaten Blitar masih memasuki tahap verifikasi dan validasi data. Dan proses ini, dilakukan oleh pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Saat ini kan masih masuk pada tahap verifikasi dan validasi.…

Read More

Waktu Pencairan Tunjangan Anggota Dewan Belum Jelas

ADAKITANEWS, Blitar – Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo bulan Mei 2017 lalu. Berdasarkan PP tersebut, salah satu isinya bahwa anggota dan pimpinan DPRD berhak mendapat beberapa tunjangan, seperti tunjangan transportasi maupun reses. Setelah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Blitar beberapa pekan lalu, akhirnya pada Selasa (29/08), evaluasi dari Pemerintah Provinsi sudah turun. Sehingga pada Kamis (31/08) siang, dilakukan rapat paripurna dalam rangka persetujuan dan…

Read More

Tunjangan Transportasi Untuk DPRD Kota Blitar Dipastikan Segera Cair

ADAKITANEWS, Kota Blitar – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD telah disetujui dan ditetapkan menjadi Perda pada Senin (21/08) kemarin. Hal ini sekaligus menjadi tanda bahwa tunjangan transportasi bagi anggota DPRD Kota Blitar duga bakal segera cair. Perda itu sebagai turunan dari PP nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, yang mengatur soal penambahan pemberian tunjangan untuk anggota DPRD. Salah satunya pemberian tunjangan transportasi untuk anggota DPRD yang nilainya sekitar Rp 7 juta. Selama ini, anggota DPRD…

Read More