Soal Dugaan Bagi-bagi Uang Oleh Salah Satu Paslon, Panwas Dituntut Prosedural

ADAKITANEWS, Tulungagung – Rencana Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tulungagung untuk meminta keterangan terhadap sejumlah wartawan di Tulungagung mendapatkan penolakan. Permintaan keterangan ini terkait kegiatan dugaan kampanye yang beraroma politik uang, yang dilakukan oleh pasangan nomor 1, Margiono – Eko Prisdianto di Pasar Ngemplak, Minggu (25/02) lalu. Wartawan Kompas TV, Bramantya menyampaikan, dirinya dihubungi oleh salah satu anggota Panwaslu Tulungagung, Zuhrotur Rofiqatin atau yang akrab dipenggil Viviq. Lewat pesan yang disampaikan melalui whatsapp, Bramantya dimintai kesediannya untuk diperiksa terkait adanya dugaan politik uang yang dilakukan oleh pasangan nomor 1. Alasannya, Bramantya…

Read More

Cabup Tulungagung Dilaporkan ke Panwaslu

ADAKITANEWS, Tulungagung – Pasangan calon nomor 1 dalam Pilkada Tulungagung, Margiono – Eko Prisdianto dilaporkan Aliansi Pemuda Anti Politik Uang (APAPU) ke Panwaslu Tulungagung. APAPU menuding, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut melakukan politik uang. Dengan membawa bukti berupa gambar pasangan Margiono – Eko yang tengah membagi-bagikan uang, mereka mendatangi Panwaslu pada Jumat (02/03) pukul 16.00 WIB dan diterima langsung oleh Ketua Panwaslu bersama kedua anggotanya. “Kami mendatangi Panwas untuk melaporkan apa yang terjadi saat kampanye. Adanya pasangan calon yang bagi-bagi uang saat kegiatan kampanye. Beritanya juga sudah menyebar,…

Read More

KPU Nganjuk Ingatkan Warga, Terima Uang Saat Pilkada Juga Dapat Kena Pidana

ADAKITANEWS, Nganjuk – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nganjuk kembali mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat terkait bahaya praktik money politik saat proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 mendatang. Ketua KPU Kabupaten Nganjuk, M Agus Rahman Hakim dalam acara Sosialisasi Tahapan Pilkada, Rembuk Bareng Wartawan, Rabu (20/12) mengatakan, upaya menghilangkan budaya politik uang saat Pilkada memang tengah digalakkan. “Bahkan dalam undang-undang pemilu yang baru, bukan hanya pemberi uang yang bisa dipidana. Tetapi masyarakat penerima uang juga bisa ikut dipidanakan” ujarnya. Dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 pasal 187 A ayat…

Read More