DPRD Blitar Akhirnya Tetapkan Perda Pengawasan dan Pengendalian Minol

ADAKITANEWS, Blitar – Akhir tahun 2017 ini, DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat paripurna dengan beberapa agenda. Satu diantaranya adalah menetapkan Rancangan Perda (Raperda) tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol (minol) menjadi Perda, Kamis (28/12) siang. Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto mengatakan, ada 4 agenda dalam rapat paripurna kali ini. Diantaranya Penetapan Perda tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minol, penyampaian laporan pembahasan Raperda Komisi I tentang Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin, penyampaian laporan pembahasan Raperda Komisi I tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah (Jalan Kabupaten), dan pembacaan susunan kepengurusan Fraksi PKB masa…

Read More

Perda Minol di Blitar Dipastikan Bakal Ditetapkan Awal Desember

ADAKITANEWS, Blitar – Aturan mengenai minuman beralkohol (minol) dirasa sangat penting di Kabupaten Blitar. Hal itu terlihat ketika Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dikembalikan oleh Gubernur Jawa Timur (Jatim) untuk dievaluasi. Panitia Khusus (Pansus) yang membentuk Perda ini juga segera merespon dengan mengundang beberapa pihak terkait untuk membahasnya. Ketua Pansus Pembentuk Perda Pengendalian dan Pengawasan Minol DPRD Kabupaten Blitar, Wasis Kunto Atmojo menjelaskan, pasca dilakukan evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur di Surabaya, memang ada perbedaan persepsi antara pansus dengan Raperda yang dievaluasi Gubernur. Terutama di…

Read More

Perda Minol Dikembalikan, Pansus Sebut Ada Salah Paham

ADAKITANEWS, Blitar – Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Minol) telah dikembalikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur setelah beberapa bulan lalu dikirim untuk dikonsultasikan. Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembentukan Perda Minol DPRD Kabupaten Blitar, Wasis Kunto Atmojo mengatakan, pengembalian ini bukan berarti Perda tersebut ditolak. Karena menurutnya, Pemprov Jatim tidak berkapasitas menolak ataupun menerimanya. “Ini hanya salah paham saja, karena timnya sudah mengkonsultasikannya dengan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur. Disitu ada ahli pembuat undang-undang. Dan saat itu sudah tidak ada masalah,” kata Wasis, Kamis (10/09). Menurut Wasis,…

Read More