Dua Parpol di Blitar Tak Serahkan LPPDK

ADAKITANEWS, Blitar – Selama tujuh hari, mulai 26 April – 2 Mei 2019, partai politik (parpol) diwajibkan melaporkan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Berdasarkan informasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blitar, hingga batas waktu terakhir pelaporan ada dua parpol yang tidak menyerahkan LPPDK. Komisioner KPU Kabupaten Blitar Bidang Diivisi Hukum, Lukman Hakim mengatakan, dari 16 parpol yang ikut serta Pemilu 2019 di Kabupaten Blitar, dua parpol tidak menyerahkan LPPDK, yakni Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Hanura. Ia mengaku tidak mengetahui alasan kedua parpol tersebut tidak menyerahkan LPPDK.…

Read More

KPU Hanya Fasilitasi 10 Baliho dan 16 Spanduk Untuk Masing-masing Parpol

ADAKITANEWS, Tulungagung – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungqgung mengingatkan kembali beberapa hal terkait aturan kampanye dalam Pemilu 2019 kepada partai peserta pemilu. Diantaranya adalah penyampaian daftar tim kampanye, laporan dana awal kampanye dan akun media sosial yang yang dijadikan sebagai media kampanye. Semua itu harus sudah diserahkan ke KPU sehari sebelum pelaksanaan kampanye yang akan dilaksanakan mulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019. “Semua itu harus tuntas sehari sebelum masa kampanye. Jadi paling lambat pada tanggal 22 September 2018 harus sudah masuk ke KPU,” kata Ketua KPU…

Read More

Melebihi Plafon Dana Kampanye, Paslon Bisa Batal Ikut Pilkada

ADAKITANEWS, Tulungagung – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung kembali mengingatkan kepada pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati agar penggunaan dana kampanye tidak melebihi plafon yang telah ditentukan oleh KPU Tulungagung. Ketua KPU Tulungagung, Suprihno menyampaikan bahwa KPU Tulungagung telah menetapkan batas maksimal dana yang digunakan oleh masing-masing paslon yakni sebesar Rp 28,5 miliar. Karena itu, diharapkan agar Paslon berhati-hati, karena pelanggaran terhadap batas maksimal dana kampanye dapat berujung pada sanksi pembatalan Paslon. “Maksimal penggunaan dana kampanye sudah ditetapkan oleh KPU Tulungagung. Jika penggunaan dana kampanye Paslon melebihi aturan,…

Read More

“Hamba Allah” Tak Boleh Sumbang Dana Kampanye untuk Paslon

ADAKITANEWS, Jombang – Dana kampanye Pasangan Calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati akan terlebih dahulu melalui auditing Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu yang diaudit, adalah sumber sumbangan dana kampanye yang harus dilaporkan secara jelas. Seperti yang tertera pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Kepala Daerah menyebutkan bahwa identitas penyumbang dana kampanye harus jelas. Hal tersebut juga disampaikan oleh Anggota Komisioner KPU Kabupaten Jombang, Athoillah SH bahwa penyumbang dana kampanye tidak diperbolehkan menggunakan nama “Hamba Allah”. “Identitas penyumbang harus jelas. “Hamba…

Read More

Paslon Wajib Serahkan Laporan Awal Dana Kampanye

ADAKITANEWS, Tulungagung – Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung menetapkan calon peserta Pilkada Tulungagung, yang dijadwalkan pada 12 Februari mendatang, maksimal 3 hari atau paling lambat pada 15 Februari, pasangan calon harus menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). “Pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU, harus menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye. Laporan itu termasuk asal dana maupun jumlahnya, yang harus diserahkan hinga 15 Februari,” kata Komisioner KPU Tulungagung, Agus Safei, Kamis (01/02). Agus Safei menjelaskan, dalam LADK tersebut meliputi informasi mengenai rekening khusus dana kampanye, saldo awal, asal sumbangan yang…

Read More