Pemkab Kediri Optimalkan Kerjasama Dengan BPJS

ADAKITANEWS, Kediri – Pemerintah Kabupaten Kediri melaksanakan kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di hall Grand Surya Hotel Kediri, Rabu (07/04). Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Kediri, Dewi Maria Ulfa sekaligus mereview pokok bahasan sebelumnya terkait langkah protektif terhadap para pekerja. Diakui, beberapa pekerja yang ada di Kabupaten Kediri saat ini belum tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga perlu adanya upaya pemerintah dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pekerja saat pengerjaan proyek pembangunan. Terlebih, jaminan sosial tenaga kerja merupakan hak pekerja di Indonesia. Dengan adanya…

Read More

PMII Lamongan Protes Kenaikan Iuran BPJS

ADAKITANEWS, Lamongan – Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam PMII Komisariat Unisla Lamongan mengelar demo di depan Kantor Pemkab dan DPRD Lamongan, Kamis (16/01). Mereka memprotes kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan serta dugaan adanya rumah sakit yang menolak pasien BPJS, Ada empat tuntutan yang diusung oleh PMII. Pertama, mendesak Pemkab Lamongan agar menindak tegas rumah sakit yang tidak melayani pasien BPJS. “Kami mendesak Bupati agar mengeluarkan Perbup tentang sanksi bagi rumah sakit yang tidak mau menerima pasien BPJS,” kata Doni Leo Prasetyo, Ketua Komisariat PMII Unisla Lamongan. Doni…

Read More

Pelantikan Ketua DPRD Lamongan Diwarnai Aksi Demo

ADAKITANEWS, Lamongan – Kantor Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan kembali didemo ratusan mahasiswa saat pelantikan Ketua DPRD Lamongan tengah berlangsung, Kamis (26/09). Kali ini mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lamongan menggelar aksi demo menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dianggap akan semakin memberatkan rakayat. Dengan membentangkan sejumlah poster tuntutan dan melakukan orasi, ratusan Mahasiswa berjas merah ini melakukan longmarch dari Jalan Lamong Rejo menuju kantor DPRD Lamongan di Jalan Basuki Rahmad. Massa kemudian bergerak ke kantor Pemkab Lamongan hingga berakhir di kantor BPJS Lamongan. Ketua…

Read More

Disiapkan Rp 11 Miliar, Seluruh Warga di Kota Blitar Bakal Jadi Peserta BPJS

ADAKITANEWS, Kota Blitar – Instruksi Presiden (Inpres) nomor 8 tahun 2017 dikeluarkan dalam rangka menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pasca keluarnya Inpres tersebut, Pemerintah Daerah pun diminta mengalokasikan anggaran untuk merealisasikannya. Pada 2019 mendatang, Pemerintah Kota Blitar dipastikan juga sudah menyiapkan anggaran untuk menjadikan warga Kota Blitar sebagai peserta BPJS. “Kami bersama Dinas Kesehatan Kota Blitar sudah melakukan pembahasan. Hasilnya, kita sudah alokasikan sekitar Rp 11 miliar untuk menjadikan warga Kota Blitar sebagai peserta BPJS,” kata Henry Pradipta Anwar, Ketua Komisi I DPRD…

Read More

Lewat Perpres Baru, Perketat Pendaftaran Peserta dan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan

ADAKITANEWS, Tulungagung – Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) mulai gencar mensosialisasikan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Peraturan tersebut menyempurnakan regulasi jaminan kesehatan yang selama ini telah ada. Selain itu Perpres ini juga merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi target Universal Health Coverage (UHC) serentak yang diberlakukan di seluruh Indonesia. “Perpres tersebut berlaku efektif pada 19 Desember 2018 lusa. Sifatnya juga akan lebih tegas, utamanya terkait iuran kepesertaan,” kata Kepala BPJS kantor Cabang Tulungagung, Indrina Damayanti, Senin (17/12). Karena itu terbitnya Perpres yang baru tersebut perlu diketahui…

Read More

Kebijakan Baru BPJS, Tindakan Rehabilitasi Medis Kini Dibatasi

ADAKITANEWS, Tulungagung – Kebijakan BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik sejak Juli 2018 lalu, dikhawatirkan berdampak pada proses penyembuhan pasien. Tindakan rehabilitasi yang semula bisa dilakukan lebih dari 2 kali dalam satu minggu, kini dibatasi menjadi maksimal 2 kali setiap minggunya, atau 8 kali dalam sebulan. Kondisi ini secara otomatis jika melebihi dari jumlah tersebut pihak BPJS tidak akan menanggung biaya pasien. Kepala Instalasi Rehabilitasi Medik RSUD dr Iskak Tulungagung, Bambang Suhadi menyatakan bahwa proses rehabilitasi medik…

Read More

KRPK Dan ICW Temukan Dugaan Korupsi BPJS

ADAKITANEWS, Blitar – Anggaran kesehatan masih sangat rawan korupsi. Titik rawan terutama terjadi pada pengadaan alkes (Alat Kesehatan) dan jaminan kesehatan. Pengadaan alkes dianggap rawan karena memiliki nilai anggaran yang tinggi dan memiliki spesifikasi teknis unik. Sementara jaminan kesehatan, juga rawan dikorupsi karena meningkatnya anggaran kesehatan untuk jaminan kesehatan pasca diberlakukannya program JKN (Jaminan kesehatan Nasional). Hal ini membuat Indonesia Coruption Watch (ICW) dan Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) melakukan investigasi terkait pelaksanaan program kesehatan. Selama periode 2013 sampai 2015, ditemukan 219 kasus dan 519 tersangka yang mengakibatkan kerugian negara…

Read More

Prosedur Sederhana, Untuk Layanan Kesehatan Pemudik

ADAKITANEWS, Kota Madiun – Sepuluh hari sebelum lebaran, BPJS Kesehatan Cabang Madiun ikut bersiap memberikan kepedulian terhadap kenyamanan dan kepuasan peserta dalam hal memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk itu selama mudik serta libur hari raya, pihak BPJS nantinya bakal menerapkan prosedur yang lebih sederhana. Untuk bisa menikmati kemudahan tersebut, BPJS mengimbau kepada peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) – KIS (Kartu Indonesia Sehat) untuk selalu membawa kartu JKN-KIS, serta wajib dalam posisi aktif. “Peserta BPJS dapat berobat di luar wilayah tanpa harus melapor ke kantor BPJS setempat, dalam kondisi darurat ataupun non…

Read More