Umpan Lambung Lembaga Survey

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi dimana kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Artinya demokrasi dalam pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selain itu Indonesia juga menganut sistem trias poloitika, yang artinya lembaga tinggi negara dibagai menjadi tiga bagian, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Dalam sistem demokrasi, rakyat mempunyai hak atas negaranya dengan menunjuk perwakilan mereka sebagai pengambil kebijakan baik perwakilan yang duduk di legislatif maupun eksekutif. Negara demokrasi dipimpin oleh seorang presiden dan dikontrol oleh wakil rakyat yang duduk di kursi legislatif (DPR). Untuk memilih pemimpin dan perwakilan rakyat dalam negara demokrasi dengan mekanisme pemilu (pemilihan umum). Indonesia sudah melaksanakan beberapa kali pemilu sepanjang sejarahnya, dimulai sejak tahun 1955 (orde lama) sampai sekarang. Dan yang baru saja rakyat laksanakan pada hari Rabu, 17 April 2019.

Pemilu di Indonesia mengalami banyak perubahan dan perkembangannya seiring perkembangan zaman. Akan tetapi tidak lepas dari asas pemilu seperti yang termaktub dalam UU pemilu no. 7 tahun 2017 BAB II pasal 2 tentang asas, prinsip dan tujuan pemilu, yakni “ Pemilu dilaksanakan berdassarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. “ di era orde baru, rakyat hanya memilih partai p[olitik dalam pemilu. Namun di era reformasi, sistem pemilu mulai banyak perubahan dan perkembangan. Pemilu yang diselenggarakan di tahun 2019 ini, tepatnya tanggal 17 April 2019, merupakan konsep pemilu yang pertama kali yang di Indonesia, dimana pemilu dilaksanakan serentak dalam waktu yang sama untuk memilih, calon presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah dan dilaksanakan secara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adiil. Dalam pemilu sebelumnya (pemilu tahun 2014), ini tidak diselenggarakan secara bersamaan, dimana pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Perwakilan daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terlebih dahulu, baru pemilihan umum untuk memilih calon presiden dan wakil presiden.

Sepuluh tahun terakhir, ada fenomena yang menarik dalam proses pemilu di negara kita ini, yakni Lembaga Survey, lembaga survey adalah suatu lembaga yang bergerak untuk mendata, menganalisa, dan merelease hasil temuan di lapangan. Survey bisa dilakukan oleh siapapun siapa mereka mempunyai kredibilitas untuk melakukan survey diberbagai macam aspek kehidupan bermasyarakat. Dalam konstestasi politik lima tahunan (pemilu), lembaga survey bergerak untuk mengetahui Susana di lapangan, mendapatkan informasi yang akurat dan up to date. Menurut teori kaedah keilmuan penelitian, survey menggunakan metode penelitian quantitative atau lebih dikenal dengan metode statistic. Secara teori statistic adalah ukuran diskriptif dari suatu sampel. (Sri Harini, meode statistika, 2007). Lebih lanjut lagi dalam buku ini disebutkan bahwa statistika adalah suatu cabang ilmu matematika yang membahas metode – metode ilmiah yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data, penyajian, dan analisis data, maupun menarik kesimpulan yang sahih (valid) dan digunakan dalam proses pengambilan keputusan yang dapat diterima berdasarkan analisis. Artinya survey dapat digunakan untuk mendapatkan informasi apapun yang dapat dipertanggung jawabkan hasilnya dengan menggunakan pendekatan metode – metode ilmiah yang sudah dishohihkan.

Kaitannya dengan dunia kepemiluan, survey dilakukan untuk mendapatkan informasi dari masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi terkait pemilu. Semisal survey yang dilakukan sebelum pemilu. Survey ini bertujuan untuk mendapatkan informasi elektabilitas suatu calon tertentu, baik calaon yang duduk di kursi legislatif maupun eksekutif. Survey dilakukan dengan mengambil sample data dari populasi yang dikehendaki. Hasil survey bisa digunkan sebagai referensi untuk melakukan langkah atau strategi politik berikutnya. Dan yang harus diperhatikan dan dicatat baik – baik adalah hasil survey tidak bisa dikatakan akurat 100 %, hasil survey harusmemperhatikan margin of error, dimana prediksi dari hasil survey bisa salah sekian persen (berdasarkan margin of error). Survey bisa dilakukan oleh siapa pun dan kapanpun selama pihak tersebut bisa mempertanggungjawabkan hasil survey tersebut.

Naaaahhhhhh…. Hal yang paling menarik dalam konteks survey yang dikaitkan dengan pemilu adalah survey yang dilakukan pasca pemungutan suara di TPS, atau yang lebih sering kita dengar istilah QUICK COUNT atau hitung cepat versi lembaga survey. Kadang kita sebagai orang awam akan dibingungkan dengan fenomena ini. Dimana antara satu lembaga survey dengan lembaga survey yang lain merilis hasil yang berbeda – beda berdasarkan hasil analisa data yang mereka lakukan, dan sajikan. Pertanyaan besarnya adalah lembaga mana yang benar dan akurat dalam memberikan hasil survey quick count pemilu. Semua lembaga survey tidak salah, dan tidak seratus persen (100%) benar. Dalam rilis hasil survey yang dilakukan oleh lembaga survey bisa berbeda sebab, tergantung dari sample responden yang disurvey. Sebabs umber data utama yang diperoleh itu yang menjadi kunci.Sebagai contoh lembaga survey X, melakukan survey dalamsuatu pilkada (pemilihan kepala daerah tertentu) untuk mengetahui elektabilitas paslon, dengan paslon atau peserta pemilu si A dan si B. apabila survey dilakukan di basis massa paslon A, maka elektbilitas paslon A tinggi dan sebaliknya elektabilitas paslon B rendah. Apakah survey tersebut salah atau berat sebelah, tentu tidak sebab sampel yang digunakan di basis massa pendukung paslon A. apakah hasil survey itu akurat? Iya pasti akurat sebab dilakukan dengan keilmuan yang memadahi dan sesuai prosedur keilmuan statistic, akan tetapi keakuratannya tidak seratus persen (100%), sebab tetap memperhatikan margin of error. Hasil yang akuratapakah si A atau si B yang menang, ya setelah pemungutan suara dan direkap di tingkatan KPUD. Informasi dari hasil survey bisa digunkan untuk masing – masing paslon sebagai refleksi strategi politik mereka.

Fenomena ini sering kita jumpai di masa – masa pemilu. Begitu juga pada pemilu tahun ini. Lembaga survey melakukan berbagai kegiatan survey di lapangan baik sebelum pemungutan suara ataupun sesudah pemungutan suara. Disini, saya akan memfokuskan padahasil survey hitung cepat pasca pemungutan serta penghitungan suara ditingkatan TPS. Survey dilakukan dengan cara mengambil sample data dari berbagai TPS di Indonesia, kemudian lembaga survey melakukan hitung cepat dengan menggunkan metode statistic yang didasarkan pada kaedah disiplin ilmu stastistik. Hasilnya lembaga survey merilis hasil survey mereka dalam hitungan jam. Dan pertanyaanya adalah apakah hasil survey tersebut akurat? Ya memang akurat tapi tidak 100%, sebab masih mempertimbangkan margin of error. Hasil survey tidak bisa dijadikan acuan utama dalam menentukan siapa pemenang pemilu tahun ini. Hasil survey bisa digunakan untuk meraba dan memprediksi saja. Mungkin hasil survey bisa digunakan untuk mengontrol hasil rekapitulasi manual yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya. Jadi sekali lagi hasil rilis lembaga survey dalam pemilubukanmerupakanakhirpenentudalamsuatupemilu.Berdasrkan UU no. 7 tahun 2017 yang berwenang mengumumkan dan menetapkan hasil pemilu calon presiden dan wakil presiden adalah KPU. Seperti yang termaktub dalam UU pemilu no. 7 tahun 2017 bagian ketiga tentang tugas, wewenang, dan kewajiban paragraf 1 KPU pasal 13 poin d dan e. yang berbunyi, KPU berwenang : d. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU provinsi untuk pemilu Presiden dan wakil presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; e. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya.

Jadi, disini bagi semua lapisan masyarakat Indonesia, khususnya tim sukses masing – masing paslon, harus sabar dan tenang menunggu hasil rilis resmi dari KPU terkait siapa pemenang dalam kontestasi pesta rakyat ini. Sebab hasil rilis KPU dari perhitungan manual KPU lah yang bisa dijadikan dasar sebagai AKHIR penentu dari pesta Rakyat lima tahunan ini. Semoga tulisan ini bisa memberikan pencerahan bagai kita semua dengan harapan masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan hasil survey. Sekali lagi lembaga survey tidak salah sebab mereka melaksanakan sesuai dengan kaidah keilmuan yang ada, akan tetapi sesuai dengan amanat UU Pemilu No. 7 tahun 2017 bahwa lembaga penyelenggara pemilulah yang berhak mengumumkan dan mengeshare hasil pemilu…..

Oleh : Gunawan Adi Prasetiya, M.Pd

Related posts

Leave a Comment