Perketat Pengawasan, Panwaskab Tak Segan Beri Sanksi Tegas

ADAKITANEWS, Jombang – Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah akan diawasi secara ketat pada periode kali ini. Penindakan tegas berupa pembatalan pencalonan kepala daerah, juga akan dijatuhkan bila terbukti ada pelanggaran atas tindakan politik uang (money politics).

Anggota Panwaslu Kabupaten Jombang Divisi Pencegahan dan Pengawasan, David Budianto menegaskan bahwa dalam periode kali ini pihaknya mempunyai kewenangan baru yakni membatalkan pencalonan kepala daerah yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi.

Pelanggaran administrasi tersebut seperti politik uang yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). “Panwaslu Kabupaten bisa membatalkan seorang calon kepala daerah bila terbukti melakukan pelanggaran administrasi TSM. Itu kewenangan baru Panwaslu yang periode kemarin tidak ada,” tegas David Budianto saat ditemui Tim Adakitanews.com, Selasa (20/09) di kantornya.

Kewenangan Panwaslu terhadap penindakan pembatalan calon kepala daerah yang melanggar TSM tersebut, sudah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu RI) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Dan/Atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistemafis, Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Untuk pembatalan pencalonan kepala daerah yang terdapat melakukan pelanggaran TSM semuanya diatur dalam Perbawaslu no 13 tahun 2016,” tandasnya.

Sedangkan untuk pengawasan sendiri menurut David Budianto, bisa berupa pelaporan dan bisa berupa temuan. Jika dalam pengawasan pilkada terdapat temuan adanya calon kepala daerah yang melakukan pelanggaran TSM, maka untuk penindakannya harus melalui persidangan di Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

“Nantinya jika ada temuan pelanggaran TSM maka akan dilakukan sidang di persidangan Bawaslu Provinsi untuk pembuktian dan penindakan secara aturan yang berlaku,” ujar David Budianto.

Sementara itu, tujuan dari sanksi terhadap pembatalan calon kepala daerah tersebut merupakan usaha Bawaslu untuk membersihkan praktek politik uang yang selama ini marak dilakukan. “Sebenarnya sanksi pembatalan calon tersebut merupakan harapan untuk mencegah adanya politik uang yang lagi marak,” pungkasnya.(ar)

Keterangan gambar: Kantor sekretariat Panwaslu Kabupaten Jombang.(foto:adi rosul)

Related posts

Leave a Comment