Panwaskab Jombang Telusuri Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dan Perangkat Desa

ADAKITANEWS, Jombang – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Jombang menemukan dugaan pelanggaran Pilkada pada unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Perangkat Desa di Kabupaten Jombang.

Saat ditemui Tim Adakitanews.com, Senin (05/03), Ketua Panwaslu Kabupaten Jombang, Nur Khasanuri mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan sedikitnya lima dugaan pelanggaran yang mengarah pada netralitas ASN selama masa kampanye digelar.

Dugaan pelanggaran tersebut menurut Ketua Panwaslu Kabupaten Jombang, diduga dilakukan oleh ASN dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang dan ASN dari Kementerian Agama Kabupaten Jombang serta unsur Perangkat Desa.

“Kalau bisa saya simpulkan hingga hari ini, kurang lebih ada lima. Dan lima itu ada yang dari unsur Perangkat Desa, ada yang dari unsur Aparatur Sipil Negara yang dari Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan,” ungkap Nur Khasanuri saat ditemui di kantor Sekretariat Panwaslu Kabupaten Jombang, Jalan Raden Wijaya 55 Kelurahan Jelakombo Kecamatan/Kabupaten Jombang.

Meski sudah ada temuan yang mengarah pada indikasi pelanggaran Pilkada, tetapi Panwaslu Kabupaten Jombang belum bisa melakukan penindakan atau memutuskan sanksi terhadap oknum yang melakukan pelanggaran tersebut.

Nur Khasanuri menegaskan bahwa temuan dugaan pelanggaran itu masih dalam tahap kajian di internal Panwaslu Kabupaten Jombang. “Sampai hari ini kita sifatnya masih menginvestigasi dan menelusuri, sejauh mana dugaan itu mengarah kepada pelanggaran kampanye,” papar Ketua Panwaslu Kabupaten Jombang.

Nur Khasanuri juga mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait, bilamana setelah melakukan kajian memang terbukti ada pelanggaran Pilkada terhadap ASN dan Perangkat Desa yang tidak netral.

“Kalau memang dugaannya terbukti melanggar. Karena ini dugaannya mengarah pada netralitas (ASN, red), maka akan kami teruskan kepada pihak terkait. Dalam hal ini, dari indikasi ASN akan kami teruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Sedangkan untuk yang Perangkat Desa akan kita teruskan ke Inspektorat di tingkat Kabupaten,” tegasnya.(ar)

Keterangan gambar: Ketua Panwaslu Kabupaten Jombang, Nur Khasanuri.(foto:adi rosul)

Related posts

Leave a Comment