Baliho Program Pemerintah Bergambar Calon Petahana Harus Diturunkan

ADAKITANEWS, Tulungagung – Pjs Bupati Tulungagung, Jarianto diimbau untuk menurunkan baliho, spanduk atau media lainnya yang berisikan program pemerintah, yang masih menyertakan gambar Bupati maupun Wakil Bupati Tulungagung non aktif, Syahri Mulyo – Maryoto Birowo di lingkungan pemerintahan.

Imbauan ini disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung, atas rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tulungagung yang tertuang dalam surat nomor 176/K.Bawaslu.Prov.JI-29/HM.02.00/II/2018.

Ketua KPU Tulungagung, Suprihno menyampaikan alasan imbauan untuk membersihkan lingkungan pemerintahan dari gambar Bupati dan Wakil Bupati non aktif ini disebabkan keduanya saat ini tengah menjadi kontestan dalam Pilkada Tulungagung.

“Jika ada program pemerintah yang menyertakan gambar petahana maka ini dinilai hanya menguntungkan satu pihak, karena petahana ikut dalam kontestasi Pilkada,” kata Ketua KPU Tulungagung, Suprihno, Rabu (07/03).

Suprihno menyampaikan landasan pelarangan tersebut, yakni selain surat rekomendasi dari Panwaslu, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 4 tahun 2017 pasal 63 ayat 3 huruf b juga menerangkan adanya larangan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon lainnya di wilayah kewenangannya.

“Apalagi dalam pasal lain juga menguatkan yaitu pasal 70 ayat 4 huruf b yang berbunyi adanya larangan memasang APK yang menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye,” terang Suprihno.

Lanjut Suprihno, imbauan kepada Pjs Bupati Tulungagung itu untuk diteruskan kepada seluruh OPD, Camat, Lurah maupun Kepala Desa, agar penertiban dilakukan hingga tingkat desa. Sepanjang program tersebut menyertakan gambar petahana, maka harus diturunkan.

Sementara itu saat ditanya jika imbauan tersebut tidak diindahkan, Suprihno mengaku nantinya yang bertugas menurunkan gambar-gambar tersebut adalah Panwaslu.

“Memang KPU hanya memiliki kewenangan sebatas imbauan, namun jika imbauan itu tidak dilaksanakan maka pihak Panwaslu yang akan melakukan penurunan,” pungkasnya.(bac)

Keterangan gambar : Beberapa baliho yang bergambar calon petahana yang masih terpasang di sejumlah kantor pemerintahan.(foto : acta cahyono)

Related posts

Leave a Comment