Pungli dan Korupsi Di Sekolah Akan Ditindak

ADAKITANEWS, Sidoarjo – Dinas Pendidikan mensosialisaikan pencegahan pemberantasan pungli bagi seluruh kepala sekolah negeri yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Harapannya, tidak ada oknum di lingkungan pendidikan yang terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan) lantaran melakukan pungli.

Sosialisasi digelar di Pendopo Delta Wibawa Pemkab Sidoarjo oleh Tim Saber Pungli Sidoarjo, Kamis (03/05). Dalam sosialisasi tersebut, Pemkab menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Pejabat Irwasda Polda Jatim, AKBP Dwi Safitri, Kepala Dinas Pendidikan, Asrofi, Asisten I Pemkab Sidoarjo yang juga sebagai Wakil Ketua II UPP (Unit Pemberantasan Pungli) Tim Saber pungli Sidoarjo, Heri Soesanto, dan Kasi Perdata dan Tata Negara Kejari Sidoarjo, Komang Ray Wirawan.

“Setelah dilakukan sosialiasi ini diharap tidak ada lagi yang kena OTT, khususnya di lingkungan pendidikan dan bersih dari pungli. Begitupun kepada para kepala sekolah untuk tidak bermain pungli di sekolahnya. Karena meski nilai pungutannya kecil, tetap akan ditindak oleh Tim Saber Pungli,” tutur Wakil Ketua I Tim Saber Pungli Sidoarjo, Eko Udijono.‎‎

Sosialisasi pencegahan pemberantasan pungli bagi kepala sekolah negeri ini dimaksudkan agar tidak ada lagi laporan adanya pungli di lingkungan sekolah.

Eko menjelaskan, Tim Saber Pungli akan bekerja melayani melalui pengaduan via telepon call center 031 8923249 dan SMS Center 0821-1895-4888, dan bisa melalui email sidoarjosaberpungli@gmail.com atau datang ke kantor sekretariat UPP Saber Pungli Sidoarjo lantai dua gedung Pemkab Sidoarjo.

Sementara itu AKBP Dwi Safitri yang juga menjabat sebagai Sekretaris Saber Pungli UPP Provinsi Jawa Timur menjelaskan, yang dimaksud dengan pungutan liar adalah segala bentuk pungutan yang tidak didasarkan pada aturan atau tidak ada landasan hukumnya. Meski dilakukan berdasarkan kesepakatan atau musyawarah, namun pungutan tersebut tidak punya dasar aturan maka disebut pungli.

AKBP Dwi Safitri dalam penyampaiannya juga mengingatkan, bahwa Tim Saber Pungli akan tetap menindak segala bentuk pungutan liar meski nilai uang punglinya kecil.‎‎

‎Dikatakannya, mengingat kasus OTT di Kabupaten Sidoarjo setahun silam sempat ramai terkait pungli dalam mengurus sertipikat tanah program Prona (Proyek Nasional Agraria). Kasus serupa diharap tidak terjadi di dunia pendidikan Sidoarjo.

“Tim Saber Pungli tidak melihat nilai, besar atau kecilnya pungutan liar. Pungli Rp 10 ribu pun akan ditindak,” tegas Polwan dengan dua melati dipundak itu.‎

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Asrofi menegaskan, bahwa sekolah negeri tidak boleh melakukan pungutan meski dengan alasan untuk renovasi atau perbaikan sekolah. Kendati demikian, Asrofi juga menyatakan sekolah diperbolehkan menerima sumbangan sukarela untuk kepentingan pengembangan sekolah dan bukan untuk pribadi.‎

“Sudah ada anggarannya sendiri dari APBD. Namun sekolah boleh menerima sumbangan secara sukarela bukan sumbangan karena paksaan,” tutur Asrofi.(sid3)

Keterangan gambar : Seluruh kepala sekolah negeri di Kabupaten Sidoarjo saat mengikuti sosialisasi tentang pencegahan dan pemberantasan pungli di Pendopo Delta Wibawa.(ist)‎

Related posts

Leave a Comment