Dewan Pendidikan Kota Kediri Tak Sepakati Permendikbud Soal PPDB

ADAKITANEWS, Kota Kediri – Dewan Pendidikan Kota Kediri mengaku tidak menyepakati munculnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Ketua Dewan Pendidikan Kota Kediri, Heri Nurdianto, M.Pd mengatakan, munculnya Permendikbud tersebut seolah-olah membatasi Pemerintah Daerah berinovasi dalam pelaksanaan PPDB di wilayahnya masing-masing.

“Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pengelolaan Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Dasar yakni SD dan SMP, menjadi kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten. Namun kenyataannya, munculnya Permendikbud tersebut justru seolah-olah membatasi kewenangan Kepala Daerah menetapkan kebijakan tekni PPDB dan zonasi berdasarkan kondisi wilayahnya.” Kata Heri dalam pers rilis, Kamis (02/05).

Dalam Permendikbud nomor 51 tahun 2018 tersebut, kata Heri, bisa menimbulkan keresahan baik di kalangan orang tua calon siswa maupun penyelenggara pendidikan di daerah. Salah satu hal yang paling mencolok dalam Permendikbud tersebut yakni tentang adanya kuota PPDB. Yakni 90 persen zonasi, 5 persen jalur prestasi, dan 5 persen kuota untuk perpindahan tugas orang tua peserta didik.

“Jika diterapkan zonasi seperti itu, jelas tidak bisa untuk tingkat SMP. Kalau SD masih bisa karena hampir di setiap kelurahan ada sekolahnya. Kalau SMP jelas tidak bisa karena sebarannya di Kota Kediri ini tidak merata,” tambahnya.

Menanggapi permasalahan itu, Dewan Pendidikan pun meminta Walikota Kediri bisa benar-benar membuat Perwali tentang PPDB yang sesuai dengan kondisi di Kota Kediri.(kur)

Keterangan gambar: Ketua Dewan Pendidikan Kota Kediri, Heri Nurdianto.(foto: kurniawan)

Related posts

Leave a Comment