Dewan Janji Ikut Perjuangkan Nasib GTT dan PTT

ADAKITANEWS, Blitar – Pewakilan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) didampingi oleh PGRI Kabupaten Blitar mendatangi kantor DPRD Kabupaten Blitar untuk melakukan hearing, Selasa (26/03).

Mereka ditemui langsung oleh pimpinan DPRD Kabupaten Blitar. Selain itu, dewan juga mengundang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) dan Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar.

Ada beberapa tuntutan tertulis kepada dewan dari para GTT dan PTT. Diantaranya membantu Pemerintah Daerah agar segera menerbitkan SK Bupati untuk GTT dan PTT, mengalokasikan APBD untuk memberikan honor kepada GTT dan PTT, serta membuatkan regulasi jaminan kesehatan.

Ditemui usai hearing, Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto mengatakan, permasalahan GTT dan PTT ini tidak hanya berlangsung lama, tetapi juga rumit. Namun demikian, pihaknya berjanji bakal terus memperjuangkan nasib mereka. Mengingat sekitar 60 persen, Dinas Pendidikan ternyata juga masih membutuhkan GTT dan PTT.

“Tadi disampaikan penjelasan tuntutan mereka. Ini memang bagian dari memperjuangkan nasib mereka. Karena kita tahu, ternyata pengabdian mereka tidak hanya tahunan, tetapi belasan hingga puluhan tahun,” kata Suwito.

Melihat fakta di lapangan, lanjut Suwito, tanpa GTT dan PTT kegiatan belajar mengajar dipastikan tidak bisa berjalan dengan maksimal. Mengingat perannya sangat signifikan, dewan akan terus mengawalnya.

“Kedatangan mereka sebenarnya untuk meminta status mereka diakui oleh Pemkab Blitar. Sehingga dari status itu nanti akan muncul hak-haknya. Karena selama ini, upah mereka kan tidak manusiawi,” pungkasnya.

Suwito menambahkan, rencananya pada Rabu (26/03) besok pihaknya akan mendampingi GTT dan PTT untuk menemui pihak Pemkab Blitar. Sehingga diharapkan nanti segera ada kejelasan ataupun solusi pasti atas masalah yang sudah lama ini.

Sementara itu, Ketua Perwakilan GTT dan PTT Kabupaten Blitar, Sumari mengatakan, pada hearing ini pihaknya menuntut kesejahteraan. Karena dirinya melihat, pengabdian GTT dan PTT juga ada yang belasan hingga puluhan tahun, namun dinilainya tidak terurus.

“Kita mau tanyakan kekuatan APBD kita. Nah, kita hanya minta berikan honor sesuai kemampuan APBD yang dimiliki. Kami tak menuntuk setara UMK, tapi jangan berikan kami honor yang bersumber dari BOS, jadi ada alokasi khusus untuk kami,” tandasnya.

Sumari menuturkan, sampai saat ini jumlah GTT dan PTT di Kabupaten Blitar mencapai 4.852 orang. Menurutnya yang sudah memenuhi standar dapodik sebanyak 2.683 orang.

“Jadi sampai saat ini, mereka yang berada dilembaga yang sedikit siswanya, upanya hanya Rp 75 rihu hingga Rp 150 ribu. Itupun per triwulan dana BOS cair baru diberikan. Jadi kita lihat sendiri, faktanya memang sangat miris,” imbuhnya.(fat/wir)

Keterangan gambar: Suasana hearing.(foto : fathan)

Related posts

Leave a Comment