Seknas Jokowi Jatim Tanggapi SKB 3 Menteri Tentang Seragam di Sekolah Negeri

ADAKITANEWS, Kediri – Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah negeri jenjang pendidikan dasar dan menengah, mendapat tanggapan dari berbagai pihak, tak terkecuali DPW Seknas Jokowi Jatim.

Wakil Ketua DPW Seknas Jokowi Jatim, Dian Widi Asmoro, S.Pd., menyatakan, dengan terbitnya SKB 3 Menteri ini adalah bukti bahwa negara telah hadir dalam rangka melindungi segenap bangsa. “Karena selama ini begitu banyak pelanggaran-pelanggaran hak, utamanya kepada umat minoritas di berbagai belahan negeri ini. Dengan mengatasnamakan ‘demi ketertiban, demi kebersamaan, demi keamanan dan demi-demi yang lain’, sering kali melukai hati Ibu Pertiwi,” tuturnya, Kamis (04/02).

Pria yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Kediri tersebut menyampaikan, nusantara yang dulu dikenal sangat ramah dan damai, seolah berubah menjadi alam panas, sakit bahkan pedih bagi warga negaranya sendiri. “Kenyataannya dalam hal ini ada lebih dari 46 siswi yang ketahuan dipaksa mengenakan atribut agama yang tidak dianutnya. Itu masih yang terdeteksi di sebagian Pulau Sumatra. Belum di daerah-daerah lainnya. Ini merupakan peristiwa yang sungguh sangat ironis. Ini baru satu contoh dari sekian banyak deretan kasus Intoleransi yang terjadi di negeri ini,” tegasnya.

Widi mengaku sangat tegas menolak adanya praktik-praktik intoleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta akan terus menyuarakan sikap-sikap penolakan atas hal tersebut. “Apapun itu, baik berupa persekusi, pemaksaan, atau hal-hal intoleran yang lain,” tandasnya.

Pihaknya juga sangat mendukung langkah 3 Menteri, yakni Menteri Pendidikan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri yang menerbitkan SKB tentang pelarangan adanya pemaksaan pemakaian atribut agama tertentu pada seragam di sekolah negeri. Alasannya, karena sekolah negeri adalah sekolah umum bagi seluruh warga negara, tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan tertentu.

“Jadi setiap warga negara punya hak dan kesempatan yang sama untuk menuntut ilmu di sekolah negeri, tanpa embel-embel SARA tentunya,” tegasnya.

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada Pak Nadiem, Pak Yaqut, dan Pak Tito yang telah mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam menghadapi masalah intoleran ini. Kami berharap Menteri-Menteri yang lain juga turut serta menekan atau bahkan menghilangkan sikap-sikap intoleran yang terjadi dalam lingkup kerja atau bidang nya masing-masing,” tutupnya.(*/kur)


Keterangan gambar: Dian Widi Asmoro, S.Pd., Wakil Ketua DPW Seknas Jokowi Jawa Timur.(ist)

Related posts

Leave a Comment