ADAKITANEWS, Sidoarjo – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar sosialisasi Program Prioritas Pembangunan Dana Desa 2017 di ruang Delta Graha di Pemkab Sidoarjo, Rabu (03/08). Acara tersebut diikuti seluruh Kades dan Camat se-Sidoarjo.
Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal Kemendes PDTT, Abdul Wahid mengatakan kegiatan ini merupakan sosialisasi empat program prioritas desa.
“Pertama kita ingin membangun embung. Kalau selama ini petani panen sekali setahun bisa dua kali setahun. Kedua, kita ingin desa-desa membina potensi ekonomi yang ada di desanya. Setiap desa punya produk-produk unggulan yang memiliki skala produksi. Ketiga kita ingin desa bangun BUMDes. Karena ada beberapa desa ada yang penghasilannya Rp 10 miliar, contohnya Desa Kedungturi. Kalau omzetnya kuat mereka tidak lagi membutuhkan dana desa, ADD (alokasi dana desa). Keempat, kita ingin memprioritaskan sarana olahraga. Selain tempat hiburan juga bisa mencetak atlet,” katanya.
Jika salah satu dari empat program ini tidak bisa dilakukan, Abdul Wahid mengatakan hal tersebut tidak masalah. “Menteri berkeinginan desa-desa yang produktif dan pemberdayaannya bagus akan diberikan insentif lebih dan tidak dibagi rata. Nah jika bisa menggunakan dana desa dengan baik dan benar, maka akan dapat reward dan insentif senilai Rp 2 miliar,” jelasnya.
Abdul Wahid menambahkan, dana desa itu sumbernya ada dua. Pertama dari APBN dan dari Alokasi Dana Desa (ADD), yakni 10 persen bagian dari dana transfer yang diterima dikurangi BAK. “Seluruh masyarakat boleh ikut mengawasi. Kepala Desa juga wajib mengumumkan laporan dana desa. Kami sudah membentuk Satgas Dana Desa yang Ketuanya, Bibid Samad Rianto,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Dinas PMD3AKB (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana) Kabupaten Sidoarjo, M Ali Imron mengatakan kegiatan ini dalam rangka melakukan sosialisasi kepada para Camat dan Kepala Desa untuk membentuk BUMDes.
“Namun saat ini baru 41 BUMDes yang baru terbentuk. Kami bekerjasama dengan BPK untuk menggelar bimtek kaitannya dengan sistem keuangan desa agar administrasi desa bisa ditata dengan baik. Targetnya masih 322 desa lagi,” jelasnya.(pur)
Keterangan gambar : Sosialisasi Program Prioritas Pembangunan Dana Desa. (atas) Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal Kemendes PDTT, Abdul Wahid.(mus purmadani)
