Perpres 82 Tahun 2018 Perjelas Aturan dan Regulasi JKN-KIS

ADAKITANEWS, Sidoarjo – Hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 82 tahun 2018 dipastikan akan menjawab keluhan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang selama ini diperbincangkan. Perpres tersebut, juga merupakan kabar baik tersendiri terkait implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), serta menjadi penyempurna peraturan yang sebelumnya diterbitkan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo, Sri Mugi Rahayu mengatakan, ada beberapa hal di dalam Perpres yang perlu diketahui masyarakat. Salah satunya tentang beberapa regulasi seperti pendaftaran bayi baru lahir, status kepesertaan bagi perangkat desa, status peserta yang ke luar negeri, aturan suami istri yang sama-sama bekerja, dan iuran serta aturan JKN-KIS terkait PHK.

“Bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan. Dan aturan ini mulai berlaku tiga bulan sejak Perpres tersebut diundangkan. Untuk bayi yang dilahirkan bukan dari peserta JKN/KIS akan diberlakukan ketentuan pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) yang verifikasi pendaftarannya juga ada peraturannya,” papar Sri Mugi Rahayu dalam acara Implementasi Prepres nomor 82 tahun 2018 bersama media, Rabu (19/12).

Dikatakan Sri Mugi Rahayu, Perpres ini juga membuat status kepesertaan JKN-KIS bagi Kepala Desa dan perangkat desa menjadi lebih jelas karena dimasukkan dalam kelompok peserta segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang ditanggung oleh pemerintah. “Perhitungan iuran bagi PB tanggungan pemerintah lainnya yaitu 2 persen dipotong dari penghasilan peserta yang bersangkutan dan 3 persen dibayarkan oleh pemerintah,” jelas Sri Rahayu.

Sri menambahkan, Perpres nomor 82 tahun 2018 juga mengatur tentang status WNI yang ke luar negeri. Bagi peserta JKN-KIS yang tinggal di luar negeri selama 6 bulan berturut-turut, dapat menghentikan kepesertaannya sementara namun tidak mendapat jaminan BPJS Kesehatan. Tetapi jika sudah kembali ke Indonesia, peserta tersebut berhak memperoleh kembali pelayanan kepesertaan.

“Namun peraturan ini dikecualikan bagi peserta segmen PPU yang masih mendapatkan gaji di Indonesia,” urainya.

Perpres tersebut diketahui juga menjadi tantangan dalam mendukung Sistem Informasi Surveillans di Dinas Kesehatan (Dinkes), serta menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan masing-masing instansi. Sebab, integrasi antara BPJS Kesehatan dan instansi terkait dalam hal menyukseskan program JKN-KIS khususnya rekrutmen PPU-BU sangat diperlukan.

“Pada intinya ada beberapa hal penting yang mengatur seperti tata cara pembayaran iuran, mekanisme pemberhentian penjaminan, pergantian FKTP dan hak kelas rawat,”

Pasca munculnya Perpres ini, pihak BPJS Cabang Sidoarjo mengaku akan menggenjot pencapaian jumlah peserta di wilayahnya. Seluruh pesertanya juga dipastikan yang memiliki e-KTP Sidoarjo.

Sri menyebut, saat ini BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo sudah berada pada peringkat ke-4 se-Indonesia dengan pencapaian pendaftaran peserta tertinggi. “Karena dengan Perpres ini, mampu menjawab semua keluhan-keluahan peserta selama ini,” pungkasnya.(sid3)

Keterangan gambar : Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo, Sri Mugi Rahayu saat acara penyampaian Implementasi Perpres nomor 82 tahun 2018 kepada awak media.(foto : andri santoso)

Related posts

Leave a Comment