Walikota Malang Non Aktif Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor‎

ADAKITANEWS, Sidoarjo – Sidang dugaan kasus korupsi Ketua DPRD Kota Malang, dengan terdakwa Jarot Edy Sulistyono yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PU PPB) Kota Malang kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jawa Timur, di Jalan Juanda Sidoarjo, Selasa (27/02).

Sidang yang diketuai Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, H R Unggul Warso Mukti tersebut digelar dengan agenda meminta keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Walikota Malang non aktif, Mochamad Anton dan enam orang lainya sebagai saksi.

Anton yang saat ini maju mencalonkan diri dalam Pilkada Kota Malang itu dipanggil karena kesaksiannya dianggap penting. Hal itu lantaran orang nomor satu di Kota Malang tersebut masuk di dalam pembacaan dakwaan JPU KPK dan diduga mengetahui dugaan kasus korupsi ini.

Dalam kesaksiannya, Calon Walikota Malang ini lebih banyak menyatakan tidak tahu atas pembagian uang di lingkungan DPRD kota Malang, yang kini juga menjerat Ketua DPRD, M Arif Wicaksono.

“Selama ini saya tidak pernah bertemu atau rapat dengan anggota Banggar, jadi kalau ada rapat paripurna, sebelum kuorum mampir dulu di ruang transit. Ke ruang transit ada ruang Ketua DPRD, sekalian menunggu Muspida,” terang Anton.

Pantauan Tim Adakitanews.com, JPU KPK juga sempat menanyakan kepada M Anton terkait tugas Walikota dan beberapa pertanyaan terkait anggaran yang ada di Pemkot Malang.

JPU bertanya tentang tugas walikota pada setiap pengelolaan anggaran. Namun sayang, Anton selalu menjawab tidak tahu, karena menurutnya semua itu adalah tugas Sekretaris daerah.‎ “Terkait anggaran saya tidak tahu, itu tugas Sekda. Terkait penggunaan anggaran perubahan itu, saya limpahkan ke Sekda terkait pengelolaan anggarannya, saya tidak mengetahui hal itu,” kata Anton.

Begitupun juga saat ditanya terkait hubungan M Anton dengan DPRD Kota Malang, Anton menegaskan jika selama menjadi Walikota ia tidak pernah berkumpul atau mendatangi anggota dewan. “Saya sejak jadi Walikota Malang, tidak pernah kumpul ataupun mendatangi anggota dewan,” papar Anton.

Dari dakwaan yang dibacakan JPU tersebut, muncul nama Ketua DPRD Kota Malang, Moch Arif Wicaksono yang sudah menjalin kesepakatan dengan Walikota Malang, Moch Anton. Kesepakatan pertemuan kedua orang petinggi di Kota Malang itu bertujuan agar pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 langsung dapat disetujui oleh seluruh anggota Dewan.

Pada pertemuan tersebut, Moch Arif Wicaksono meminta Anton untuk memberikan uang imbalan dengan istilah uang “Pokir” untuk anggota DPRD Kota Malang. Uang tersebut untuk pembahasan Perubahan APBD TA 2015 berjalan lancar dan tidak ada instruksi atau halangan dari DPRD, sehingga dapat diberikan persetujuan Perubahan APBD TA 2015.

Untuk diketahui, sebelumnya Jarot Edi Sulistyono menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan Kedung Kandang sebesar Rp 250 juta. Sementara Ketua DPRD Kota Malang, M Arif Wicaksono, diduga menerima uang suap sebesar Rp 700 juta.(sid3)‎

Keterangan gambar : Saat sidang berlangsung, JPU KPK sedang mencecar pertanyaan kepada para Saksi.(foto: andri santoso)‎

Related posts

Leave a Comment