Tuntut Tunjangan, Puluhan Anggota BPD Demo di Depan Pendopo

ADAKITANEWS, Sidoarjo – Puluhan orang yang tergabung dalam FBPD (Forum Badan Permusyawaratan Desa) Sidoarjo menggelar aksi unjuk rasa di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, Senin (24/09). Mereka menuntut Bupati Sidoarjo segera melaksanakan SK Bupati Sidoarjo nomor 188/530/104.1.1.3/2017 tentang Tunjangan untuk BPD.

Ketua Umum FBD Sidoarjo, Sigit Setiawan mengatakan, sebenarnya rumusan SK tersebut dinilai merupakan yang terbaik dalam hal apresiasi terhadap BPD. Tapi sangat disayangkan, aturan tersebut hanya berjalan dua bulan hingga akhir 2017.

Sigit mengatakan, di SK nomor 118/530/104.1.1.3/2017 tertulis tunjangan untuk Ketua BPD mencapai Rp 900 ribu, Wakil Ketua BPD Rp 800 ribu, Sekretaris Rp 750 ribu, Ketua Bidang Rp 700 ribu, dan anggota Rp 600 ribu.

“Tapi di SK selanjutnya di tahun yang sama, muncul SK baru yakni SK nomor 188/686/404.1.1.3/2017 dan dipertegas dengan surat edaran nomor 7595, tunjangan untuk Ketua BPD hanya Rp 500 ribu, Wakil Ketua Rp 400 ribu, Sekretaris Rp 350 ribu, Ketua Bidang Rp 300 ribu, dan anggota Rp 250, dan atau disesuaikan kemampuan desa,” terangnya disela aksi, Senin (24/09).

Yang membuat pihaknya kaget, lanjut Sigit, lantaran mendadak ada pemberitahuan dari masing-masing kecamatan yang menyatakan bahwa ada SK lain yang diberlakukan. Dan menyebutkan kalimat “sesuai dengan kemampuan desa”.

“Kami kecewa dengan Bupati yang tidak konsisten dengan keputusannya,” ujarnya.

Usai melakukan orasi selama beberapa saat, perwakilan pendemo sempat diajak masuk ke dalam Pendopo Delta Wibawa oleh Wakil Bupati Sidoarjo untuk diskusi. Sekitar satu jam kemudian, para perwakilan BPD keluar dari Pendopo dan terlihat sangat kecewa.

“Tidak ada kepastian, produk hukumnya juga tidak jelas. Kami akan terus berjuang. Hanya ada beberapa desa saja yang keuangannya mampu untuk membayar tunjangan tersebut,” jawab Sigit sambil berjalan meninggalkan pendopo.

Dari hasil pertemuan tersebut, Wakil Bupati Sidoarjo, H Nur Ahmad Syaifuddin mengaku sudah menerima berbagai unek-unek dan aspirasi para pendemo. Termasuk terkait SK dan beberapa hal lain seputar BPD di Sidoarjo.

Cak Nur, panggilan akrab Wakil Bupati Sidoarjo menyampaikan, pada intinya mereka ingin SK 530 diberlakukan. Padahal, dalam hal ini SK 686 bukan merevisi tapi bentuk SK perubahan. Jadi bisa dipilih untuk memakai SK yang mana.

“Jika desa mampu memberikan tunjangan maksimal kepada BPD, tidak masalah. Karena SK perubahan itu memang dimaksudkan untuk mengantisipasi desa yang tidak mampu keuangannya. Yang pasti, tunjangan BPD memang harus dari APBDesa, tidak bisa lewat APBD melalui BKK (Bantuan Keuangan Khusus). Sebab, BKK hanya bisa untuk kegiatan bukan tunjangan,” tukas Cak Nur kepada wartawan.(sid3)

Keterangan gambar : Puluhan anggota BPD dari berbagai Desa di Kabupaten Sidoarjo Demo Bupati di Pendopo Delta Wibawa.(foto : andri santoso)

Related posts

Leave a Comment