ADAKITANEWS, Sidoarjo – Meski rencana pembangunan gedung terpadu 17 lantai mendapatkan dukungan dari Kapolda Jatim, Irjen Pol Machfud Arifin, sejumlah fraksi di DPRD Sidoarjo justru ada yang tidak sependapat dengan impian Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah tersebut.
Salah satunya anggota DPRD dari Fraksi PAN, Bangun Winarso yang mengatakan bahwa sebenarnya masih banyak PR (pekerjaan rumah) Pemkab Sidoarjo yang harus diselesaikan. “Yang menjadi prioritas saat ini adalah sektor kesehatan, pembangunan di bidang pendidikan, infrastruktur jalan, masalah sampah, revitalisasi pasar, hingga penanganan banjir merupakan hal dasar yang harus dituntaskan,” katanya saat pemaparan rencana pembangunan gedung 17 lantai.
Menurut Bangun, penanganan banjir di Kabupaten Sidoarjo belum terealisasi dengan sempurna. “Sehingga gedung-gedung SD terutama di wilayah pinggiran Sidoarjo, seperti di Kecamatan Tarik atau Kecamatan Jabon selalu banjir jika hujan. Beberapa fasilitas gedungnya juga belum memadai, jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin juga penting, masih banyak PR yang harus diselesaikan,” tegasnya.
Bangun menilai, uang Rp 800 miliar merupakan nilai yang cukup besar karena dapat mengurangi kebutuhan dasar APBD untuk masyarakat Sidoarjo.
“Gedung-gedung pemerintah yang berumur lama mungkin cukup jika direnovasi saja. Walaupun dilakukan pembangunan gedung baru nilainya jangan segitu,” harapnya.
Hal senada juga dilontarkan anggota DPRD dari Fraksi PKS, Kusman. Menurutnya saat ini gedung – gedung kesehatan khususnya di wilayah Barat Sidoarjo, seperti Desa Balongbendo, Tarik, Krian masih memerlukan sentuhan dari Pemerintah Sidoarjo.
Selain itu menurut Kusman, pelayanan kesehatan pada rumah sakit di Sidoarjo wilayah barat, saat ini juga sudah overload. “Sebaiknya pembangunan gedung terpadu tersebut dialihkan ke bentuk fisik bidang kesehatan, kurangnya kamar bagi pasien yang sakit sehingga banyak masyarakat yang harus berobat jauh ke rumah sakit yang ada di kota,” tegasnya.
Pihaknya juga mengaku sepakat dengan Fraksi PAN dan Fraksi PDIP untuk menolak rencana pembangunan gedung terpadu 17 lantai yang membutuhkan dana awal uang APBD Rp 17 miliar. “Intinya, atas nama Fraksi PKS terkait pembangunan gedung terpadu 17 lantai kami menolak,” pungkasnya.(pur)
Keterangan gambar: Pemaparan rencana gedung 17 lantai.(ist)
