Ratusan GTT di Blitar Mogok Kerja

ADAKITANEWS, Blitar – Pengumuman adanya pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Pemerintah Pusat, ternyata tidak menjadikan Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Tidak Tetap (PTT), maupun guru honorer K2 merasa senang. Hal itu tergambar dari aksi mogok kerja yang dilakukan oleh ratusan guru di kantor Korwil Kecamatan Wonodadi, Kamis (20/09).

Alfi, 36, salah satu guru honorer K2 yang telah mengabdi selama 17 tahun ini contohnya. Ia mengatakan, pihaknya bersama dengan GTT dan PTT tingkat SD SMP yang ada di Kecamatan Wonodadi menuntut pemerintah agar mengangkatnya menjadi PNS tanpa tes dan syarat.

Alfi menuturkan, selama ini pihaknya hanya dijanjikan untuk pengangkatan PNS honorer K2 secara bertahap, namun nyatanya hingga saat ini pengangkatan PNS guru honorer K2 melalui tes hanya dilakukan pada tahun 2013 silam.

“Selama ini kita merasa ditelantarkan oleh Pemerintah, sebab pengabdian yang kita lakukan selama ini tidak sebanding dengan gaji yang kita peroleh setiap bulannya. Ada yang Rp 100 – Rp 150 ribu per bulannya. Itu pun baru diberikan setiap tiga bulan sekali,” kata Alfi disela-sela aksinya.

Alfi memastikan, dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan kecamatan yang lain untuk melakukan aksi serupa mulai dari tingkat Kabupaten Blitar hingga Provinsi Jawa Timur, dengan harapan segera diangkat menjadi PNS.

Sementara itu, Ketua Korwil Pendidikan Wonodadi, Hairi Mustofa mengatakan, rencananya aksi mogok kerja ini akan dilakukan selama 8 hari kedepan. Diperkirakan aksi ini dilakukan serentak se-Kabupaten Blitar bahkan se-Indonesia.

Selama ini pengabdian yang telah dilakukan oleh seluruh guru honorer K2 ini tidak sebanding dengan gaji yang mereka terima, sehingga pihaknya juga mendukung langkah ini agar kedepannya pemerintah segera menindaklanjutinya dan membuat kebijakan.

“Saya sebagai Korwil mendukung apa yang kawan-kawan guru lakukan ini. Jumlah GTT maupun PTT secara keseluruhan di Kecamatan Wonodadi mencapai 132 orang, selama ini mendapat honor yang sangat miris,” ujarnya.

Hairi menuturkan, adanya aksi mogok ini membuat aktivitas belajar mengajar di wilayah Kecamatan Wonodadi lumpuh. Berdasarkan pantauan di lapangan yang dilakukannya, seluruh sekolah tengah melakukan UTS dan aktivitas tersebut tidak berjalan maksimal.

“Aksi ini rencananya akan dilakukan sampai Sabtu (29/09) depan. Jika tidak ada tanggapan dari kepedulian dari Pemerintah, dimungkinkan waktunya akan lebih panjang,” pungkasnya.

Selang beberapa saat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Budi Kusumarjaka mendatangi kantor Korwil Wonodadi. Dalam pidatonya, Budi menyatakan turut prihatin dengan nasib yang dialami GTT maupun PTT. Ia berjanji, aspirasi mereka akan ditampung dan akan disampaikan atasan, baik Bupati maupun Pemerintah Pusat.

“Tentu kita akan berupaya mencari jalan keluar. Tapi jika buntu, kita upayakan agar Bupati membuat sistem kontrak,” jlentrehnya.

Menanggapi aksi ini, Wasis Kunto Atmojo, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar mendorong Pemerintah Kabupaten Blitar agar memberikan solusi yang konkrit soal GTT atau PTT agar tidak meluas ke daerah yang lain. Selain itu, ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Blitar segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

“Tentu dalam menangani persoalan ini negara harus hadir dan segera menyelesaikan persoalan yang terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia,” imbuhnya.(fat/wir)

Keterangan gambar: Suasana aksi di kantor Korwil Wonodadi.(foto : fathan)

Related posts

Leave a Comment