PWI Perwakilan Kediri Kecam Terjadinya Kekerasan Terhadap Jurnalis

ADAKITANEWS, Kediri – Aksi kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi. Kali ini menimpa Nurhadi, wartawan Majalah Tempo di Surabaya saat menjalankan penugasan dari redaksi, Sabtu (27/03) lalu.

Menanggapi hal tersebut, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Kediri akhirnya mengeluarkan pernyataan mengecam aksi kekerasan terhadap wartawan saat peliputan.

Ketua PWI Perwakilan Kediri, Bambang Iswahyoedhi dalam pernyataannya mengatakan, pihaknya meminta agar pihak berwenang mengusut tuntas kasus kekerasan tersebut. “Usut tuntas kasus kekerasan terhadap jurnalis Nurhadi, koresponden Tempo. Bagi yang melakukan tindakan yang menghalangi kegiatan jurnalistik, melanggar UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Juga melanggar UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan konvensi hak sipil dan politik, dan Perkap nomor 8 tahun 2009 tentang pengimplementasi Hak Asasi Manusia,” tegasnya. Senin (29/03).

Bambang juga meminta kepada pihak aparat penegak hukum untuk segera menangani kasus tersebut dengan tegas, transparan dan profesional. “Sekali lagi, kami atas nama PWI Perwakilan Kediri, mengecam tindakan kekerasan tersebut. Dan kami berharap pihak aparat hukum untuk segera menangani kasus tersebut dengan tegas, transparan, dan profesional. Ini juga berlaku kepada pihak-pihak lain serta masyarakat agar paham akan kinerja para wartawan, bahwa mereka dilindungi oleh UU Pers,” tandasnya.

Selain mendapat kecaman dari berbagai pihak, aksi kekerasan tersebut juga membuat Redaksi Majalah Tempo turut mengeluarkan pernyataan serupa.

Wahyu Dhyatmika, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo dalam rilisnya menyampaikan, peristiwa penganiayaan yang dialami Nurhadi pada Sabtu (27/03) tersebut merupakan serangan terhadap kebebasan pers dan melanggar KUHP serta Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Tempo mengaku mengutuk aksi kekerasan tersebut dan menuntut semua pelakunya diadili serta dijatuhi hukuman sesuai hukum yang berlaku.

Dijelaskan oleh Wahyu, kekerasan yang menimpa Nurhadi terjadi ketika dia menjalankan penugasan dari redaksi Majalah Tempo untuk meminta konfirmasi kepada mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji.

Penganiayaan terjadi ketika sejumlah orang yang diduga merupakan pengawal Angin Prayitno Aji, menuduh Nurhadi masuk tanpa izin ke acara resepsi pernikahan anak Angin di Gedung Graha Samudera Bumimoro (GSB) di kompleks Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan laut (Kodiklatal) Surabaya pada Sabtu (27/03) malam. Meski sudah menjelaskan statusnya sebagai wartawan Tempo yang sedang menjalankan tugas jurnalistik, mereka tetap merampas telepon genggam Nurhadi dan memaksa untuk memeriksa isinya.

“Nurhadi juga ditampar, dipiting, dipukul di beberapa bagian tubuhnya. Untuk memastikan Nurhadi tidak melaporkan hasil reportasenya, dia juga ditahan selama dua jam di sebuah hotel di Surabaya,” kata Wahyu dalam rilisnya.

Tempo menilai kekerasan ini merupakan tindak pidana yang melanggar setidaknya dua aturan yakni pasal 170 KUHP mengenai penggunaan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang, dan pasal 18 ayat 1 UU Pers tentang tindakan yang menghambat atau menghalangi kegiatan jurnalistik. Ancaman hukuman untuk pelanggaran ini adalah seberat-beratnya lima tahun enam bulan penjara.

“Atas peristiwa ini, redaksi Tempo menyatakan sikap sebagai berikut. Meminta Kapolda Jawa Timur, Irjen Nico Afinta menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap jurnalis Tempo dan memeriksa semua anggotanya yang terlibat. Setelah semua berkas penyidikan lengkap, kami menuntut pelakunya dibawa ke meja hijau untuk menerima hukuman yang setimpal, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meminta Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memerintahkan jajarannya di Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri untuk memproses pelaku secara disiplin profesi dan memastikan kasus ini merupakan aksi kekerasan terakhir yang dilakukan polisi terhadap jurnalis. Memohon bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Dewan Pers, untuk melindungi korban dari ancaman kekerasan lebih lanjut dan mengawal proses hukum atas kasus ini. Serta, mengimbau semua pihak untuk menghormati kerja-kerja jurnalistik yang dilindungi oleh UU Pers, demi terjaminnya hak publik untuk tahu dan mendapatkan informasi yang akurat mengenai isu-isu yang penting bagi orang banyak,” pungkasnya.(kur)



Keterangan gambar: ilustrasi.(google.com)

Related posts

Leave a Comment