Puluhan Kepsek SD Blitar Datangi Disdik, Dukung Aksi Mogok Mengajar GTT

ADAKITANEWS, Blitar – Puluhan Kepala Sekolah (Kepsek) SD dan Ketua Cabang PGRI di Kabupaten Blitar mendatangi kantor Dinas Pendidikan (Disdik), Selasa (25/09). Mereka mengeluhkan adanya aksi mogok mengajar yang dilakukan Guru Tidak Tetap (GTT), Pegawai Tidak Tetap (PTT), maupun honorer K2.

Sobrowi, Ketua Cabang PGRI Wonodadi sekaligus Kepala Sekolah SD Negeri Kaliboto mengatakan, akibat aksi mogok yang dilakukan GTT maupun PTT membuat aktivitas belajar mengajar di sekolah menjadi lumpuh. Hal ini tidak hanya merugikan pihak sekolah, tetapi juga anak didik menjadi terlantar karena di setiap sekolah masih kekurangan guru.

“Kalau gurunya melakukan aksi mogok ngajar, pasti banyak kerugian. Apalagi operatornya juga ikut, tentu semua berkaitan dengan administrasi seperti BOS juga akan terhambat,” ujarnya.

Sobrowi menegaskan, untuk di daerah Wonodadi saja totalnya ada 21 lembaga, dimana saat ini kondisi kegiatan belajar mengajar terganggu. Ia meminta pemerintah segera memberikan solusi masalah ini, agar sistem pendidikan di Kabupaten Blitar tetap kondusif dan berjalan lancar.

“Kita dukung perjuangan teman-teman GTT maupun PTT ini. Karena nasib mereka selama ini sangat miris yang hanya mendapat gaji Rp 100 – 200 ribu per bulan. Jadi pemerintah harus segera memberikan solusi,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Persatuan Guru Indonesia (PGRI) Kabupaten Blitar, Munthohar mengatakan, berdasarkan laporan dari ketua cabang PGRI yang ada di wilayah, rata-rata saat ini aktivitas belajar mengajar di sekolah tidak efektif. Pembelajaran sangat terganggu karena setiap sekolah hanya ada guru PNS dan Kepala Sekolah yang jumlahnya sekitar 3 – 5 orang.

“Jika hal ini terus dibiarkan maka aktivitas di sekolah arah collapse. Sehingga kita minta kepada Dinas Pendidikan untuk segera menambah guru pengajar,” ujarnya.

Kedatangan Kepala Sekolah dan Ketua Cabang PGRI ini untuk menyampaikan keluhannya kepada Kepala Dinas Pendidikan. Keluhan tersebut harus disampaikan kepada Bupati Blitar. “Nanti tentu Bupati akan menyampaikan ke Pemerintah Pusat. Sehingga ada kejelasan terkait honorer ini,” imbuhnya.

Pantauan di lokasi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Budi Kusumarjaka tidak berada di kantor karena tugas dinas di Surabaya.(fat/wir)

Keterangan gambar: Suasana penyampaian keluhan kepsek di gedung PGRI Kabupaten Blitar.(foto : fathan)

Related posts

Leave a Comment