Perketat Aturan, Calon TKI Wajib Dapat Rekom Disnaker Daerah Asal

ADAKITANEWS, Blitar – Selama ini Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berangkat ke luar negeri masih banyak ditemukan tidak secara prosedural. Terbukti, banyak pemberitaan terkait TKI yang dideportasi dari luar negeri. Namun demikian, dari tahun ke tahun tak bisa dipungkiri bahwa jumlah TKI yang berangkat ke luar negeri juga terus bertambah.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, Haris Susianto mengatakan, berdasarkan Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan, jika pemerintah daerah harus intensif melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian, bagi mereka yang ingin berangkat ke luar negeri harus melalui prosedur yang benar dan sesuai aturan.

“Jadi prosedur bagi para TKI yang ingin berangkat ke luar negeri sudah diatur. Kita pastikan sudah sering melakukan sosialisasi terkait hal ini,” kata Haris, Selasa (06/11).

Haris menjelaskan, berdasarkan peraturan tersebut saat ini sebelum berangkat ke luar negeri Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) wajib memiliki dan mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja daerah asal yang disesuaikan dengan e-KTP masing-masing.

Menurut Haris, dengan diperketatnya peraturan keberangkatan CPMI ke luar negeri, maka akan meminimalisir adanya permasalahan di luar negeri.

“Rekomendasi harus dari Disnaker asal mereka sesuai di e-KTPnya. Kalau dulu kan di Disnaker mana saja boleh meminta rekomendasi. Ini dilakukan untuk meminimalisir TKI non prosedural dan agar seluruh CPMI datanya bisa masuk pada sistem di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar,” ujarnya.

Haris menambahkan, mulai tahun depan pihaknya akan rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan aturan tersebut. Agar mesyarakat mengetahui dan memahami prosedurnya sesuai aturan.(fat/wir)

Keterangan gambar: Haris Susianto, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar.(foto : fathan)

Related posts

Leave a Comment