ADAKITANEWS, Kediri – Monitoring penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kediri menjadi terbengkalai lantaran DPRD masih sibuk membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016.
Ketua Fraksi Gerindra Kabupaten Kediri, Totok Minto mengatakan, pihaknya saat ini belum melaksanakan monitoring penyerapan APBD tahun 2017 terhadap OPD, dan belum mengetahui berapa OPD yang sudah menyerap anggarannya.
“Kita biasanya setiap triwulan sekali melakukan stressing dan review sesuai tugas monitoring kita kepada OPD. Apa saja kendala yang dialami dan apa penyebab anggaran itu tidak bisa terserap secara maksimal. Namun saat ini belum kita lakukan sebab masih sibuk membahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016,” cakapnya, Jumat (09/06).
Untuk saat ini, kata Totok, yang ia sesalkan adalah Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2016 yang masih tersisa sebesar Rp 473,6 miliar. Padahal masih banyak permasalahan sosial yang belum teratasi, seperti halnya masyarakat miskin di Kabupaten Kediri yang begitu banyak, serta program bedah rumah yang realisasinya juga belum maksimal.
“Nantinya Partai Gerindra akan berada di depan jika permasalahan sosial tetap tidak teratasi. Kami tidak akan menandatangani anggaran tahun berikutnya jika masih tidak maksimal. Yang jelas kita juga akan kawal terus, sebab Silpa anggaran tahun 2016 juga masih banyak tersisa, terutama nanti kami minta untuk OPD yang menangani masalah sosial kita kawal, sehingga dapat mengurangi permasalahan tersebut,” ujarnya.(udn)
Keterangan gambar : Ketua Fraksi Gerindra, Totok Minto.(foto:fasihhuddin kholili)
