ADAKITANEWS, Kota Kediri – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Kediri mengaku tidak memiliki kewenangan dan keterkaitan masalah proyek normalisasi sungai di Desa Blimbing Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri. Meski demikian, DPMPD mengaku tidak mempermasalahkan jika ada tindakan dari Kepala Desa yang menjual tanah hasil galian proyek itu.
Ditemui di kantornya, Kabid Pemdes DPMPD Kabupaten Kediri, Heru Setiawan mengatakan, tindakan menjual hasil tanah proyek normalisasi sungai adalah tidak masalah. Bahkan jika hasil itu dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat. “Menurut saya tidak masalah, asalkan memang sudah diberi izin oleh penyelenggara proyek,” ujarnya, Rabu (26/07).
Namun terkait masalah proyek normalisasi tersebut, Heru menjelaskan bahwa pihaknya tidak memiliki urusan sama sekali.
“Kita tidak ada urusan, sebab itu proyek provinsi, jadi urusannya yang jual tanah sama pihak provinsi. Kalau hasil sidak DPRD mengatakan itu harus ada Perdesnya atau SK Kepala Desa, itu menurut kami malah salah, karena itu jelas proyek milik provinsi. Desa tidak ikut punya aset tersebut,” cakapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, proyek normalisasi sungai Mlinjo di Dusun Nglawak Desa Blimbing Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri yang diduga ilegal, telah dirazia oleh tim gabungan dari Polres Kediri Kota, pada Senin (19/06) malam lalu. Proyek tersebut akhirnya juga menjadi sorotan anggota DPRD Kabupaten Kediri yang akhirnya melakukan sidak ke lokasi pada Selasa (11/07) pagi.
Dalam sidak tersebut, Pemerintah Desa melalui Kades Blimbing, Suwanto mengakui sebenarnya yang menjual bukan pihaknya, melainkan kelompok tani desa setempat. Pasalnya penjualan tanah tersebut sudah melalui musyawarah intern desa, dengan kesepakatan bersama warga, dan hasil penjualan tanah tersebut dipergunakan untuk membeli lampu penerangan jalan, pengurukan jalan desa, dan lain sebagainya.(udn)
Keterangan gambar : Kabid Pemdes, Heru Setiawan.(foto:fasihhuddin kholili)
