ADAKITANEWS, Sidoarjo – Rencana Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah yang ingin mewujudkan pembangunan gedung terpadu 17 lantai, hingga kini masih menimbulkan opini yang beragam. Seperti yang terlihat pada acara Dialog Publik Pro-Kontra Gedung Terpadu 800 M, di Cafe Ale kawasan Pondok Jati Sidoarjo, Senin (14/08).
Hadir dalam pembicara pada kegiatan itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo, H Ahmad Amir Aslichin, Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Sidoarjo, Taufik Hidayat Tri Yudono, DPD KNPI Sidoarjo, LSM PUSAKA, dan Humas Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
Dalam dialog tersebut, Amir Aslichin mengatakan rencana pembangunan gedung terpadu 17 lantai tahun 2015 sudah dianggarkan dan dituangkan dalam PJMT. Menurutnya, pihak eksekutif sudah melakukan efisiensi pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
“Anggaran pembangunan gedung terpadu ini sudah ada. Dan sudah disosialisasikan. Rencana anggaran Rp 800 miliar sudah kami siapkan. Untuk masalah seperti pendidikan, banjir dan lainnya tetap berjalan. Monggo disampaikan kalau ada keluhan. Fraksi PKB siap tidak naik tunjangannya, jika anggaran mendasar untuk rakyat dirasa kurang,” jelas pria yang akrab disapa Mas Iin ini.
Sementara itu Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Sidoarjo, Taufik Hidayat Tri Yudono dengan tegas tetap menyatakan penolakannya terkait pembangunan gedung terpadu 17 lantai tersebut. “Sampai kondisi apapun kami tetap menolak rencana pembangunan tersebut. Kalau Mas Iin bilang 800 M belum final itu kan kemungkinan sosialisasinya ke PKB bukan ke kami. Tahun lalu kami pernah disodori form persetujuan multiyears terkait rencana pembangunan gedung 17 lantai ini. Tapi setelah dievaluasi, ditolak oleh Gubernur. Artinya ini sudah final. Kami tidak memojokkan siapapun, tapi kami menolak,” jelasnya.
Taufik menambahkan, proyek tersebut jauh dari mimpi karena realitanya tidak sama. “Contoh seseorang ingin berobat gratis saja harus berpura-pura miskin. Untuk itu kami menolak. Kami siap gepeng. Saya rasa berbeda pendapat itu biasa. Kalau tidak ada beda pendapat berarti paduan suara,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Sidoarjo, Aditya Nindyatman mengaku pembangunan gedung 17 lantai tersebut kurang efisien. Pasalnya, lanjut Aditya, perekonomian di Sidoarjo belum merata. “Artinya ada tidak jaminan pembangunan gedung ini bisa memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata. Yang harus diperhatikan untuk perkembangan ekonomi sebenarnya adalah pergudangan dan perindustrian. Karena inilah yang menghasilkan sumber ekonomi,” paparnya.
Selain itu ia juga menatakan, terkait penanggulangan banjir yang drainasenya saat ini masih merupakan peninggalan Belanda. “Tidak ada masterplan yang jelas,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (DPD PSI) Sidoarjo, Abdul Rosyid menanggapi jika sesuai tahapan sistem perencanaan penganggaran dan telah disepakati bersama oleh stakeholder dalam mengedepankan prinsip pro kepentingan umum, hal tersebut dirasa tidak jadi soal. “Tapi alangkah baiknya rencana pembangunan gedung terpadu 17 lantai tersebut ditinjau kembali sambil mengkaji secara komprehensif dan mempertimbangkan situasi kondisi sosial ekonomi masyarakat Sidoarjo agar tidak ada kesenjangan sosial,” ujarnya.
Salah satu peserta dari Jabon, Mundzir mengeluhkan pembangunan gedung terpadu 17 lantai tidak sesuai. Menurutnya di Kecamatan Jabon masih banyak jalan yang rusak. “Dan jika dibetulkan dananya dari swadaya masyarakat. Belum lagi banjir selama sebulan seperti beberapa waktu lalu,” katanya.
Ketua PC PMII Sidoarjo, Muhammad Mahmuda menegaskan yang harus diubah sebenarnya adalah sistem pelayanannya. “Jika gedungnya terpadu, tapi kalau sistem pelayanan tidak berubah ya sama saja,” pungkasnya.(pur)
Keterangan gambar : Suasana dialog publik pro kontra gedung terpadu Rp 800 M.(foto:mus purmadani)
