Bimtek Penanganan Pidana Pilkada, Bawaslu: Kalau Sama-sama Tahu, Tak Akan Ada Pelanggaran

ADAKITANEWS, Kediri – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kediri menggelar sosialisasi hokum penanganan tindak pidana pemilihan dalam ajang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri tahun 2020, Jumat (23/10).

Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri, Sa’idatul Umah mengatakan, dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan semua pihak bisa saling memahami aturan-aturan terkait penyelengaraan Pilkada. “Baik penyenggara, peserta, pengawas pemilu, dan pihak-pihak terkait lainnya, agar tahu aturan tentang Pilkada ini. Dengan sama-sama paham tentang aturan tersebut, diharapkan tidak akan ada pelanggaran selama proses pilkada,” katanya.

Sa’idatul menjelaskan bahwa sosialisasi ini juga merupakan upaya Bawaslu Kabupaten Kediri untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam proses Pilkada di Kabupaten Kediri yang bakal digelar 9 Desember 2020 mendatang.

“Dari KPU juga bisa paham rambu-rambunya bagaimana. Dari partai politik juga akan bisa mengerti apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pun dari penegak hukum, juga mengetahui apa yang harus dilakukan saat akan menindak jika terjadi pelanggaran tindak pidana pemilihan,” jelentrehnya.

Selain menghadirkan narasumber dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur, yakni Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran, Muh Ikhwanudin Alfianto, Bawaslu Kabupaten Kediri juga mengundang pembicara Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr Y.A. Triana Ohoiwutun, SH. MH.

Kegiatan sosialisasi tersebut juga diikuti oleh berbagai pihak. Diantaranya KPU Kabupaten Kediri sebagai penyelenggara pemilu, perwakilan partai politik, lembaga pengawas, hingga aparat penegak hukum.(kur)

Keterangan gambar: Ketua Bawaslu Kabupaten Kediri, Sa’idatul Umah.(foto: kurniawan)

Related posts

Leave a Comment