APBD 2018 Kabupaten Blitar Dinilai yang Terburuk

ADAKITANEWS, Blitar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar melalui fraksi-fraksi memberikan pandangan umum yang pedas atas penyampaian Bupati Blitar terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 dalam Rapat Paripurna, Rabu (19/09).

Anggota Fraksi GPS DPRD Kabupaten Blitar, Wasis Kunto Atmojo mengatakan, ada beberapa sorotan yang disampaikannya. Diantaranya, minimnya penyerapan APBD murni 2018 yang saat ini belum mencapai 30 persen. Harapannya pada Perubahan APBD 2018 ini, OPD bisa memaksimalkan kinerjanya supaya masyarakat bisa merasakan pembangunan yang ada di Kabupaten Blitar.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti molornya pembangunan infrastruktur. Menurutnya, molornya pembangunan infrastruktur ini karena ketidakmampuan dari OPD dalam rangka melaksanakan tupoksinya. “Kami sarankan Bupati Blitar untuk meminta maaf kepada masyarakat Kabupaten Blitar terhadap ketidakkonsistennya dan ketidakbecusannya dalam melaksanakan kegiatan,” pungkasnya usai Rapat Paripurna.

Wasis juga meminta kepada Bupati untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh kepala OPD beserta jajarannya, berikut staf-stafnya terkait kinerjanya selama ini. Karena ia menyebut, 2018 ini merupakan APBD terburuk sepanjang sejarah, karena sampai perengahan September penyerapan masih dibawah 30 persen.

“Evaluasi tentunya berdasarkan prestasi kinerja dan terkait golongan atau kepangkatan. Karena saya melihat masih rancu sekali, ada yang namanya Kabid dan Kasubdit itu malah justru eselonnya tinggi yang Kasubditnya, ini kan konyol,” paparnya.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, PAD di Dinas Pariwisata juga mendapat sorotan karena menurun. Padahal dengan even di Kabupaten Blitar yang diharapkan menarik wisatawan dan telah mengeluarkan anggaran APBD mencapai miliaran rupiah, PAD seharusnya meningkat.

“Ini juga harus dievaluasi, apakah karena tempat wisata dikelola sendiri Pemkab sendiri, atau seharusnya wisata diswastakan atau gimana, agar jelas masuknya berapa. Kita melihat banyak kebocoran di sektor pariwisata,” imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan anggota Fraksi PKB, Panoto. Ia menilai bahwa kinerja OPD tidak efektif. Termasuk didalamnya ada Plt yang menjadi sorotan. Dimana bisa menimbulkan kecemburuan karena yang diangkat menjadi Plt stratanya masih dibawahnya.

“Pada Dinas PUPR, Kepala Dinasnya saat ini Plt. Ini nampaknya menimbulkan permasalahan karena yang menjadi Plt stratanya masih dibawah sekretarisnya saat ini,” ujarnya.

Terpisah, Wakil Bupati Blitar, Marhaenis Urip Widodo mengatakan, semua tanggapan dari DPRD merupakan saran yang positif. Pihaknya akan membahasnya lebih detail dengan OPD yang bersangkutan, agar saran dan masukan dari fraksi di DPRD Kabupaten Blitar bisa dilaksanakan dengan baik. “Kita akan membahas saran tersebut per item dengan TAPD,” imbuhnya.(fat/wir)

Keterangan gambar: Suasana Rapat Paripurna tanggapan fraksi.(foto : fathan)

Related posts

Leave a Comment