Angkutan Konvensional dan Online, Sepakati Adanya Zona Merah

ADAKITANEWS, Jombang – Permasalahan saling berebut penumpang yang kerap terjadi pada angkutan berbasis online dengan angkutan konvensional belakangan ini di Kabupaten Jombang, menjadi perhatian khusus pemerintah setempat. Upaya mempertemukan kedua belah pihak pun menjadi pilihan Pemkab Jombang.

Pemerintah Kabupaten Jombang bersama pelaku angkutan berbasis online dan angkutan konvensional, akhirnya menyepakati adanya zona larangan. Hal tersebut untuk menghindari adanya permasalahan pada masing-masing moda transportasi di Kabupaten Jombang.

Keputusan adanya zona larangan atau disebut zona merah, dikeluarkan melalui mediasi oleh pihak Pemkab Jombang dengan pelaku angkutan berbasis online dan pelaku angkutan konvensional di Pendopo Kabupaten Jombang, Kamis (08/03).

“Tadi sepakat adanya zona-zona merah. Tadi sudah disepakati mulai hari ini, Kami (08/03),” tutur Pjs Bupati Jombang, Setiajit.

Adanya zona merah ini, mengartikan bahwa masing-masing moda transportasi tidak bisa lagi mengambil penumpang secara sembarangan.

Seperti yang dikatakan oleh Pjs Bupati Jombang saat diwawancarai Tim Adakitanews.com, bahwa ada titik-titik yang tidak memperbolehkan mengambil atau mengangkut penumpang. Artinya lokasi yang sudah ditempati oleh angkutan konvensional, maka tidak diperbolehkan angkutan berbasis online untuk mengambil penumpang.

“Zona yang sudah ditempati oleh taksi konvensional atau ojek konvensional maka tidak boleh pihak yang berbasis online itu mengambil penumpang disitu, dan itu sepakat,” ujar Setiajit.

Meski sudah diperbolehkan beroperasinya angkutan berbasis online di Kabupaten Jombang dan juga sudah disepakati adanya zona untuk mengatur pengambilan penumpang, tetapi Pemkab Jombang juga memberlakukan kuota terhadap angkutan berbasis online di Jombang.

Pjs Bupati Jombang mengatakan, penetapan kuota angkutan berbasis online sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/375/KPTS/103/2017.

“Berdasarkan Pergub, 80 untuk yang mobil atau roda empat, kemudian ada 200 sekian untuk yang motor atau roda dua,” tandasnya.

Selain itu, Setiajit juga menegaskan bahwa ada zona larangan bagi angkutan becak untuk tidak mengambil penumpang di sepanjang kawasan tertib lalu lintas di Jombang, seperti di Jalan KH Wahid Hasyim, Jalan Gus Dur dan Jalan A Yani. “Demikian juga kami minta pada becak atau bentor yang mengambil penumpang di kawasan tertib lalu lintas tidak diperkenankan, dan mereka sepakat,” pungkas Pjs Bupati Jombang.(ar)

Keterangan gambar: Suasana audiensi Pemkab Jombang bersama angkutan konvensional dan angkutan berbasis online.(foto:adi rosul)

Related posts

Leave a Comment