ADAKITANEWS, Tulungagung – Menghadapi perkembangan harga komoditas yang fluktuatif dan permintaan dunia yang melemah, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak lagi dapat mengandalkan ekspor komoditas primer. Sejak dua dekade belakangan, pemerintah mulai serius mendorong perkembangan pariwisata untuk mengisi pundi-pundi keuangan Negara.
Penguatan sektor industri dan pariwisata menjadi penting dalam mewujudkan ketahanan ekonomi, sehingga ekonomi Indonesia mampu tumbuh lebih tinggi, berkesinambungan dan inklusif, di tengah dinamika perekonomian. Hal inilah yang menjadi bahasan dalam seminar Penguatan Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Pariwisata di wilayah Mataraman.
Seminar diselenggarakan pada Sabtu (26/08) di Crown Victoria Hotel Tulungagung tersebut menghadirkan pembicara Eva Kusuma Sundari, Anggota Komisi XI DPR RI, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan bersama Staf Ahli bidang UMKM dan Infrastruktur Bappenas, Bambang Prijambodo. Sementara dari Jawa Timur, hadir Deputi Bank Indonesia Jawa Timur, Herwanto dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Gatot Sulistyo Hadi. Sedangkan pembicara dari Pemerintahan Kabupaten, hadir Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo bersama Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak.
Baik Syahri maupun Emil, dalam pemaparannya menyadari bahwa potensi alam utamanya kawasan pantai di wilayahnya belum dikembangkan secara optimal. Padahal beberapa kawasan pantai yang terdapat di sepanjang Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung memiliki daya tarik dan potensi untuk menghasilkan pendapatan asli daerah.
Namun pengembangan potensi sektor pariwisata di daerah, dengan kekayaan alam dan budayanya, masih terkendala oleh permasalahan infrastruktur, khususnya jalur transportasi. Hal itu salah satunya karena sampai saat ini pembangunan jalur Pantai Selatan (Pansela) belum seluruhnya tuntas, dan masih ada beberapa ruas yang belum terhubung.
“Untuk pembangunan jalur Pansela atau Jalur Lintas Selatan, kita masih bergantung anggaran dari pusat. Padahal untuk mengembangkan kawasan wisata pantai, sarana jalan merupakan prioritas utama,” kata Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo disela-sela acara seminar yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri itu.
Syahri menambahkan, jika infrastruktur sudah memadai, tugas daerah untuk mengembangkan industri pariwisata akan semakin mudah. “Pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung proses penyediaan lahan di luar milik Perhutani dan kemudahan perizinan, serta memperkuat sinergi antara pusat dan daerah, maupun antar daerah,” tambah Syahri Mulyo.
Selain komitmen kepala daerah , Bank Indonesia pun berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Selain itu, untuk mendukung agenda prioritas pengembangan industri dan pariwisata nasional, Bank Indonesia akan mendorong pengembangan klaster industri UMKM melalui penguatan kapasitas terhadap akses pembiayaan, serta penyediaan berbagai kajian, informasi, dan data.
Di lain pihak, Anggota Komisi XI DPR RI, Eva Kusuma Sundari mendorong pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas untuk aktif membuat terobosan dalam hal percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan selatan Jatim. “Ini saya sedang aktif mendorong ke Kementerian PPN/Bappenas untuk presentasi di Kementrian PU, dan kementerian terkait untuk menggunakan skema pembiayaan berbasis kredit ekspor ketahanan pangan ini,” kata Eva Sundari.
Menurut Eva, terobosan sistem kredit ekspor atau skema kredit ekspor berbasis perdagangan yang telah diadopsi banyak negara termasuk China dan India memiliki banyak keuntungan. Salah satunya karena tidak akan tercatat sebagai utang negara.(ta1)
Keterangan gambar : Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo saat menyampaikan materi seminar.(foto : acta cahyono)
