Soal Izin Belajar, Disdik: Guru Harus Lebih Cerdas Dan Pintar Cari Informasi

ADAKITANEWS, Kota Kediri – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Kediri akhirnya menanggapi terkait masih banyaknya guru PNS yang belum mengurus izin belajar, sebelum menempuh pendidikan lanjutan.

Ditemui di ruangannya, Kepala Bidang Ketenagakerjaan Disdik Kota Kediri, Mamik Widayati mengatakan, sosialisasi terkait penurusan izin belajar bagi para PNS sebenarnya telah diberikan sejak lama. “Harusnya semua sudah tahu. Tapi bisa jadi mereka sebenarnya tahu, terus tidak mau tahu,” katanya.

Dikatakan Mamik, guru saat ini memang dituntut untuk lebih cerdas dan pandai membaca informasi. Termasuk aturan-aturan yang telah ditetapkan, sehingga tidak merugikan diri sendiri. “Guru itu harus lebih cerdas dan pandai. Zaman sekarang kan bisa dicari tahu soal aturan-aturan di online itu,” tandasnya.

Aturan mengenai izin belajar dan pemberian tugas belajar, diketahui telah diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) nomor 4 tahun 2013. Dalam aturan tersebut, para PNS diharuskan mengurus izin terlebih dahulu sebelum menempuh pendidikan lanjutan.

Meski sudah disosialisasikan berkali-kali, Mamik mengakui banyak PNS khususnya guru yang masih enggan mengurus izin. Dari data yang disampaikan, pada tahun ini saja tidak lebih dari 10 orang guru yang telah mengurus izin belajar. “Kita tidak tahu pasti jumlahnya. Kita tahunya, baru kalau ada yang ke sini mengurus izin,” jelasnya.

Mamik berharap, para PNS khususnya guru di lingkup Dinas Pendidikan Kota Kediri untuk tidak segan mengurus izin jika ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. “Kalau datang ke sini, izinnya gampang dan cepat. Sekitar dua hari selesai. PNS atau guru yang bersangkutan tinggal membawa surat pengantar dari Kepala Sekolah, kemudian akan kita buatkan surat untuk selanjutnya dibawa ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kota Kediri,” pungkasnya.

Untuk diketahui, persoalan ketidaktahuan guru dalam mengurus izin sebelum menempuh pendidikan lanjutan, hingga kini memang masih kerap ditemui. Padahal jika aturan tersebut tidak dipenuhi, ijazah guru yang bersangkutan nantinya juga tidak akan diakui. Salah satunya tidak dapat dimasukkan dalam nilai pokok penilaian kenaikan pangkat.(kur)

Keterangan gambar: Ilustrasi.(google.com)

Related posts

Leave a Comment