Soal Aset Jatilengger, Pansus X Sarankan Minta Fatwa Kemendagri

ADAKITANEWS, Blitar – DPRD Kabupaten Blitar akhirnya menggelar Rapat Paripurna penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) X DPRD Kabupaten Blitar terkait permasalahan aset tanah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar yang berada di Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok, Selasa (06/03) malam.

Anggota Pansus X yang ditunjuk sebagai juru bicara, Wasis Kunto Atmojo menyampaikan, dari hasil konsultasi dan koordinasi serta hasil rapat kerja dengan semua pihak yang terkait permasalahan aset Jatilengger, maka pansus X memutuskan untuk memberikan beberapa rekomendasi. Diantaranya pihaknya belum dapat menyetujui permohonan Bupati Blitar, sesuai tanggal 15 november 2017 tentang pelepasan aset Jatilengger untuk dilakukan tukar guling dengan tanah yang berada di Satreyan Kanigoro.

Selain itu, dalam pelepasan aset hendaknya Bupati mematuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2007 yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Kemudian, sesuai hasil verifikasi dari kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang Malang, perihal permohonan penilaian tanah untuk tukar menukar sesuai surat Bupati Blitar tanggal 31 Januari 2018 tidak dapat dilaksanakan.

“Kita mengusulkan kepada pimpinan DPRD untuk meminta fatwa dari Kementerian Dalam Negeri dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk penyelesaian permasalahan tanah aset di Jatilengger,” kata Wasis saat menyampaikan laporan Pansus X.

Lebih lanjut saat ditemui usai Rapat Paripurna, Wasis menjelaskan, dengan adanya fatwa dari Kementerian Dalam Negeri, setidaknya bisa menjadi acuan untuk melangkah, karena menurutnya masalah ini sudah salah sejak awal.

“Ketika kita menyetujui pelepasan tanah aset untuk tukar guling dengan tanah di Satreyan, maka pasti akan timbul permasalahan hukum dikemudian hari. Kalau tidak menyetujui, secara yuridis aset juga sudah lepas dan masyarakat tidak memiliki kepastian hukum tentang statusnya,” ujarnya.

Sementara itu, menanggapi hal ini Bupati Blitar, Drs H Rijanto MM mengatakan, setelah Pansus menyampaikan hasilnya selanjutnya DPRD akan membuat surat kepada Bupati. Kemudian pihaknya baru akan menindaklanjutinya.

“Saya hanya berpegang untuk menyelesaikan masalah. Tadi saya senang sekali dari penyampaian laporan pansus, untuk menyelesaikan masalah tanpa timbul masalah. Kami bertekad menyelesaikan masalah ini demi membentuk Pemerintahan yang baik,” tegas Bupati.

Untuk langkah selanjutnya, Bupati akan mendalami lebih dalam tentang masalah ini. Menurut Bupati, rekomendasi dari Pansus untuk meminta fatwa kepada Kemendagri akan menjadi rumusan untuk mengambil langkah selanjutnya.(fat/wir)

Keterangan gambar: Suasana Rapat Paripurna penyampaian laporan Pansus X.(foto : fathan)

Related posts

Leave a Comment