Puluhan Kades Tutut Kesejahteraan Perangkat Desa Lebih Layak

ADAKITANEWS, Lamongan – Puluhan Kepala Desa di Lamongan yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia mendatangi kantor DPRD Lamongan, Senin (09/12). Mereka datang untuk menuntut agar kesejahteraan para perangkat desa lebih layak.

Ketua Papdesi Lamongan, Zainul Mukid yang sekaligus sebagai Kepala Desa Wudi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan mengatakan, bahwa kedatangan mereka untuk audiensi dengan Komisi A dan B DPRD Lamongan adalah untuk menuntut agar kesejahteraan para perangkat desa lebih ditingkatkan lagi.

“Salah satu tuntutan kita adalah kenaikan Anggaran Dana Desa (ADD) di Lamongan ditingkatkan menjadi 15 hingga 17 persen sehingga otomatis kesejahteraan perangkat desa, mulai dari Kepala Desa, RT, RW, BPD dan LPM secara otomatis akan ikut terangkat,” terang Zainul Mukid kepada awak media.

Selain itu mereka juga mempertanyakan peran Sekretaris Desa (Sekdes) PNS. Menurutnya selama ini posisi Sekdes PNS belum ada kejelasan. Mereka absennya ke kantor kecamatan, setelah itu mereka kembali ke desa untuk melaksanakan tugas rutinitas Desa. “Gaji ditanggung oleh pemerintah karena PNS. Tapi tunjangan dan lain sebagainya menjadi beban desa, kalau tugasnya dipakai seperti itu berarti kan menjadi tidak efektif,” imbuhnya.

Informasi yang dihimpun, puluhan kepala desa yang mendatangi gedung DPRD Lamongan ini belum seluruh kades dan hanya perwakilan kades saja. Yakni, 3 kades dari masing-masing kecamatan di Lamongan. “Kedatangan kami juga untuk mempertanyakan uang asuransi bagi Kepala Desa setelah purna tugas. Asuransi kita sudah berhenti mulai Mei Juni Juli sampai hari ini asuransi belum cair, padahal asuransi akhir periode adalah hak kita,” tandas Zainul Mukid.

Sementara itu Abdul Ghofur, Ketua DPRD Lamongan menanggapi terkait tuntutan para kades mengatakan, pihaknya belum bisa menjanjikan karena semua perlu dikaji ulang secara musyawarah. “Saya belum bisa menjanjikan, kita akan kaji ulang serta akan memanggil para eksekutif untuk membicarakan keinginan para kepala desa, terutama terkait permasalahan Sekdes PNS yang akan ditarik ke Pemkab,” terang Ghofur.

Hingga kini, puluhan kades dari berbagai desa di Lamongan masih menggelar audiensi dengan Komisi A dan Komisi B DPRD Lamongan. Papdesi berjanji akan terus menyuarakan tuntutan mereka agar desa lebih sejahtera.(prap)

Keterangan gambar: Puluhan Kepala Desa yang tergabung Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia saat sedang audiensi dengan Komisi A dan B.(foto suprapto)

Related posts

Leave a Comment