Puluhan Kades di Blitar, Desak Bupati Terbitkan Perbup Tentang PTSL

ADAKITANEWS, Blitar – Puluhan Kepala Desa terutama dari Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar mendatangi kantor DPRD Kabupaten Blitar untuk melakukan hearing, Kamis (03/05).

Dalam hearing ini, para kepala desa meminta kepada Pemerintah Kabupaten Blitar dalam hal ini Bupati, untuk menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) terkait sertifikat tanah pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa (APD) Kabupaten Blitar, Nur Hamim mengatakan, hearing yang dilakukan hari itu bertujuan untuk meminta agar dibuatkan perlindungan hukum terkait program PTSL. Karena menurutnya, dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri sudah jelas dinyatakan bahwa Bupati/Walikota harus mendukung program PTSL dengan membuat peraturan Bupati/ Walikota, sebab pada program ini ada pembiayaan yang dibebankan kepada masyarakat sebesar Rp 150 ribu.

“Lha ini kan belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, sehingga karena belum dilaksanakan menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat. Seperti adanya aksi demo yang dilakukan terhadap Kepala Desa Jiwut kemarin,” kata Hamim usai hearing.

Lebih lanjut Hamim menegaskan, semua kepala desa siap mendukung program itu, namun meminta payung hukum yang jelas. Sehingga kepala desa tidak menjadi korban. “Kita mengimbau kepada masyarakat, untuk melihat dan mencari data fakta tentang program ini. Agar tidak ada kesalahpahaman,” pungkasnya.

Kabag Pemerintahan Kabupaten Blitar, Suhendro Winarso menjelaskan, terkait tuntutan kepala desa untuk membuat Perbup, pihaknya harus membicarakannya dengan tim terlebih dahulu. Menurutnya, langkah Pemkab Blitar terkait hal ini sudah benar, hanya saja jika ada dinamika dan penyempurnaan, maka tinggal melakukannya demi kebaikan semuanya.

Suhendro menjelaskan, saat rapat Forkopimda beberapa waktu lalu ada 3 pilihan, diantaranya membiarkan BPN melangkah, membuat SK fasilitasi untuk melindungi, atau membuat Perbup. Setelah dikaji oleh tim, maka diputuskan cukup dengan SK.

“Jadi waktu itu sudah diputuskan cukup membuat SK. Namun ternyata kepala desa meminta dibuatkan Perbup agar memiliki patung hukum yang kuat. Makanya kita akan membicarakannya dulu dengan tim lagi,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Panoto mengatakan, hearing antara Kabag Hukum, Tata Pemerintahan, dan Kepala Desa khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Nglegok, perlu ada penegasan terkait dengan payung hukum, yang bisa benar-benar menjaga program sertifikasi massal atau PTSL.

Ia mengaskan, pihaknya mendukung diterbitkannya Perbup, karena ada beberapa klausul dari surat keputusan bersama 3 Menteri, bahwa salah satu diktum dari Mendagri memerintahkan Bupati/ Walikota, apabila ada pembiayaan dari masyarakat harus dibuatkan Perbup/ Perwali.

“Kita akan rapatkan lagi membahas pembuatan Perbup ini. Tentunya secepatnya, karena ini kita nilai masalah yang genting, dimana daerah lain sudah menerapkannya. Jadi jika tidak segera ditindaklanjuti, kita khawatir masyarakat semakin resah,” imbuhnya.(fat)

Keterangan gambar: Suasana hearing antara puluhan Kepala Desa dengan anggota DPRD Kabupaten Blitar.(foto : fathan)

Related posts

Leave a Comment