PNS Dan Penyelenggara Negara di Nganjuk Dapat Pemaparan Soal Gratifikasi dari KPK

ADAKITANEWS, Nganjuk – Pemkab Nganjuk melalui kantor Inspektorat Kabupaten Nganjuk bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan sosialisasi gratifikasi terhadap Pegawai Negeri dan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nganjuk. Acara dengan tema “Menuju Nganjuk yang bermartabat” tersebut diselenggarakan di Hotel Nirwana, Jalan Gatot Subroto Nganjuk, Selasa (11/12).

Pantauan Tim Adakitanews di lokasi, peserta yang mengikuti sosialisasi terlebih dahulu diminta untuk mengisi sembilan jawaban pertanyaan. Isinya yakni tentang seputar sosialisasi gratifikasi diantaranya tentang Perbup Nganjuk, adanya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), sosialisasi gratifikasi di lingkungan internal kerja Pemerintahan Kabupaten Nganjuk, dan seputar media promosi anti gratifikasi.

Selain itu narasumber dari KPK yakni Pemeriksa Gratifikasi Madya KPK, Yuli Kamalia, juga memutarkan video-video tentang korupsi dan menjelaskan tentang gratifikasi, posisi Indonesia dalam perilaku korupsi, bagaimana cara mencegahnya, cara melaporkan tindak gratifikasi, hingga tanya jawab dari peserta.

Bupati Nganjuk, H Novi Rahman Hidayat, S.Sos., MM., mengungkapkan, pihaknya mengajak seluruh pimpinan instansi di Kabupaten Nganjuk diantaranya DPRD, Dandim, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, Kapolres, kepala-kepala OPD, Camat hingga Kepala Desa, untuk membentuk pemerintahan yang bersih.

“Mari kita bentuk pemerintahan yang bersih. Yang lalu biarlah berlalu, ke depan jangan sampai terulang lagi (kasus korupsi di Nganjuk,red). Mari kita sama-sama jadi pemimpin yang lebih baik. Saya yakin Pemerintahan Kabupaten Nganjuk bisa jadi pemerintahan yang bermartabat dan diridhoi Allah SWT,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Inspektorat Kabupaten Nganjuk, Drs Lishandoyo, M.Si., mengatakan bahwa acara ini diselenggarakan agar tercapai kesamaan pemahaman serta komitmen bersama dalam memberantas korupsi.

“Hal ini untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat akan pelayanan pemerintah,” terangnya.

Di tempat yang sama Pemeriksa Gratifikasi Madya KPK, Yuli Kamalia menjelaskan, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas. Gratifikasi boleh dilakukan, namun menjadi tidak boleh apabila pemberian itu diberikan kepada pejabat atau pegawai negara dan mengakibatkan konflik sosial dalam kebijakannya.

Apabila seorang pegawai atau pejabat negara diberi sesuatu oleh masyarakat dengan maksud tertentu, pejabat atau pegawai negara tersebut memiliki waktu 30 hari kerja untuk melaporkan tindakan tersebut ke KPK.

“Apabila tidak dilaporkan, maka pejabat atau pegawai tersebut dianggap telah melakukan perbuatan korupsi. Cara melaporkannya beragam, bisa langsung datang ke Direktorat Gratifikasi KPK, bisa ke UPD KPK yang ada di Inspektorat Nganjuk, juga bisa melalui aplikasi,” bebernya.(ng1)

Keterangan gambar: Sosialisasi gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Related posts

Leave a Comment