Permasalahan Pilkades E-Voting Belum Usai, Warga Menolak Pelantikan

ADAKITANEWS, Sidoarjo – Belasan warga Desa Klantingsari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo didampingi kuasa hukumnya mendatangi kantor DPRD Sidoarjo, Senin (23/04). Mereka datang untuk menolak hasil suara Pilkades Klantingsari, serta meminta agar pelantikan ditunda.

Warga merasa banyak terjadi ketimpangan dan permasalahan dalam peroses Pilkades di Desanya. Warga pun meminta penjelasan terkait berita acara proses Pilkades yang belum diberikan ke mereka.‎

Belasan warga Klantingsari itu akhirnya ditemui oleh anggota Komisi A DPRD Sidoarjo dan para Panitia Pilkades serentak tahun 2018, kemudian menggelar berdiskusi di ruang rapat lantai dua Gedung DPRD Sidoarjo.

Kuasa Hukum dari warga yang menolak, Dimas Yemahura E mengatakan, pemerintah dianggap kurang terbuka karena terkait perhitungan e-votting, hanya panitia dan beberapa elemen pemerintahan saja yang diambil pendapatnya.

“Tentunya fakta itu harus diungkap dengan benar dari warga itu bagaimana, dari panitia itu bagaimana, sehingga hasil korelasi hasil e-voting itu sesuai,” ujar Dimas kepada Tim Adakitanews.com usai mediasi.

Dimas juga mengatakan, masih ada beberapa kerancuan dalam proses Pilkades di Desa Klantingsari. Seperti beberapa berkas administrasi yang belum selesai, salah satunya adalah berita acara.

Warga pun mendesak untuk diberikan berita acara saat itu juga. Namun pihak warga, menolak berkas berita acara yang berupa fotokopi dan sudah diperbanyak tersebut karena tulisannya buram dan tidak jelas.

“Ini saya pastikan, berita acara yang kurang jelas tulisannya barusan, dan sudah diberikan ini tidak sama dengan yang saya bawa. Awalnya saya menerima ini, berbeda sekali dari kop suratnya saja sudah berbeda,” ungkapnya.

Dari permasalahan tersebut Dimas menyatakan bahwa proses pengesahan pada pelantikan tidak bisa dilanjutkan. Kendati demikian, Dimas mengaku tetap akan menghormati proses hukum dan ketertiban.

Sementara itu Kusman, anggota Komisi A DPRD Sidoarjo dalam mediasi tersebut menyarankan agar permasalahan tersebut tidak sampai ke jalur hukum. “Saya pesan, kalau bisa warga jangan sampai ke jalur hukum, karena nanti bisa semakin mengakibatkan permusuhan yang sampai nantinya turun temumurun kalau nantinya panitia ini dihukum. Monggo (silakan,jawa-red) panitia kalau memang tidak keberatan, kami hanya bisa menganjurkan berita acara tersebut segera diberikan,” tutur Kusman saat mediasi berlangsung.‎

Terpisah, Ketua Panitia Penyelenggara Pilkades Serentak, Ali Imron yang juga berada dalam ruangan saat itu mengatakan, dirinya akan menyerahkan semua kepada pihak biro hukumnya.

“Sebetulnya kami merasa kurang pas karena saya tidak mengerti masalah hukum. Setelah bapak biro hukum tadi menyampaikan, ini berita acara akan segera disampaikan karena sudah disiapkan,” ujarnya.‎

Untuk diketahui, Desa Klantingsari merupakan salah satu Desa yang melakukan Pilkades secara serentak pada akhir Maret 2018 lalu dengan metode e-voting. Hasil dari perhitungan e-voting tersebut kemudian dianggap tidak sah karena daftar pemilih yang datang dengan hasil jumlah keseluruhan suara terjadi penggelembungan jumlah pemilih.(sid3)

Keterangan gambar : Mediasi antara warga Klantingsari dengan Panitia Pilkades Serentak 2018 bersama anggota Komisi A DPRD Sidoarjo.(foto : andri santoso)‎

Related posts

Leave a Comment