Minta Kejelasan Data Bantuan Pembangunan RTLH, Dewan Segera Panggil Eksekutif

ADAKITANEWS, Blitar – Keberadaan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Blitar masih cukup banyak. Hal ini membuat DPRD menginginkan data pasti soal program bantuan pembangunan RTLH di Kabupaten Blitar. Dewan pun berencana segera memanggil Dinas terkait untuk mengetahui data penerima program bantuan tersebut.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Nur Fathoni mengatakan, minggu depan pihaknya akan memanggil Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) untuk melakukan koordinasi lebih lanjut mengenai program bantuan pembangunan dan perbaikan terhadap rumah tidak layak huni.

“Kita secepatnya akan panggil eksekutif, kita akan bahas lebih lanjut seperti apa sebenarnya program bantuan pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Blitar, tepat sasaran atau tidak,” kata Nur Fathoni, Rabu (28/02).

Nur Fathoni menjelaskan, sampai saat ini sesuai dengan data di Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar tercatat masih ada puluhan ribu rumah tidak layak huni di Kabupaten Blitar yang belum tertangani. Artinya belum tersentuh bantuan untuk di bangun atau di perbaiki. Padahal, sumber anggaran untuk pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni bermacam-macam .

“Sebenarnya rumah tidak layak huni yang belum dibangun dan diperbaiki itu masih banyak, padahal setiap tahun ada anggaran yang dikhususkan untuk hal ini dan sumber anggaranya pun juga beragam, jadi kita mau memastikan data penerima bantuan ini benar-benar valid atau tidak,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Blitar, Slamet Riyadi menyampaikan, tahun ini pihaknya sudah mengusulkan 201 unit RTLH untuk diperbaiki, namun hanya disetujui 20 RTLH yang dibangun melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara 282 unit RTLH lainnya akan dibangun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan melalui BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) Provinsi Jawa Timur dari usulan 311 unit yang lolos verifikasi hanya 274 unit.

“Setiap tahun kita tetap mengajukan untuk pembangunan dan perbaikan RTLH. Memang ada juga beberapa sumber anggaran, jadi secara bertahap proses pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni bisa dilakukan,” pungkasnya.(fat/wir)

Keterangan gambar: Nur Fathoni, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar.(foto : fathan)

Related posts

Leave a Comment