Menteri ATR/BPN Pastikan Tak Perpanjang Izin HGU PT MDP

ADAKITANEWS, Kediri – Menteri Agraria Dan Tata Ruang (ATR), Hadi Tjahjanto memastikan tidak memperpanjang izin Hak Guna Usaha (HGU) PT Mangli Dian Perkasa (MDP), di Dusun Mangli Desa Puncu Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. Hal tersebut dilakukan Hadi untuk mengatasi konflik tanah.

Keputusan tersebut disampaikan Hadi saat berkunjung dan berkomunikasi dengan warga terdampak HGU PT MDP, Selasa (21/06).

“Untuk warga Dusun Mangli, kami pastikan izin HGU PT Mangli Dian Perkasa tidak diperpanjang. Hal ini kami jamin, setelah mendapat laporan dari masyarakat dan ketika ditindaklanjuti di lokasi, memang benar jika keberadaan PT Mangli Dian Perkasa ini telah merugikan masyarakat,” kata Hadi.

Hadi merinci, untuk izin HGU PT Mangli Dian Perkasa seluas 320 hektare, juga telah dipastikan olehnya ketika pada Selasa (21/06) berkoordinasi dengan Kepala BPN di daerah setempat.

Dari pelaporan dan data yang ada, diketahui luas tanah HGU yang dipakai PT Mangli masih sama.

Bahkan tercatat pula, dari 320 hektare ini, sebanyak 75 hektare di antaranya dipakai untuk penanaman Kayu Jabon dan dialihkan kepada PT Kurnia dan hal itu terlihat masih dalam bentuk ikatan Jual Beli, atau belum berupa Akta Jual Beli (AJB).

Ada pula pihak yang sewa untuk tanaman tebu 30-50 hektare, lalu dipakai sebagai kebun nanas seluas 30-50 hektare, dan seluas 9 hektare untuk galian C.

“Penyalahgunaan lahan atau alih fungsi ini semua akan menimbulkan potensi konflik, dan karena sertifikat izin HGU dari tahun 1995, dan berakhir 31 Desember 2022, jadi dari kalkulasi tadi, maka untuk solusi, maka jika HGU jika Mangli minta diperpanjang maka itu tidak diizinkan. Jadi tanah itu akan jadi tanah negara, dan akan dikaji, supaya Pemerintah bisa menjamin kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Di samping mengeluarkan kebijakan tidak diperpanjangnya izin HGU PT Mangli Dian Perkasa, Menteri ATR juga sepakat membentuk Satgas Pengawasan di wilayah ini.

Satgas ini terdiri dari sejumlah instansi, termasuk Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri beserta petugas terkait lainnya.

Kemudian, tanah seluas 60 hektare atau setara dengan 20 persen lahan HGU PT Mangli Dian Perkasa akan dikalkulasi secara hukum dan setelah itu bakal dihitung ulang untuk kepentingan warga.

“Tolong warga di sini juga ikut membantu tugas kami, dan pastikan nantinya kebijakan yang telah kami ambil hari ini akan terlaksana dengan baik dan lancar,” katanya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Mangli Bersatu, Sasminto mengaku senang dengan kunjungan kerja Menteri ATR, Hadi Tjahjanto di desanya. Sebab, apa yang menjadi perjuangannya bersama warga setempat kini mulai menemukan titik terang dari pemerintah.

“Terima kasih banyak Pak Menteri ATR, sudah berkenan datang ke sini. Semoga kebijakan yang diputuskan hari ini benar-benar bisa dijalankan dengan baik dan menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat,” katanya.

Sasminto melanjutkan, perjuangan masyarakat Dusun Mangli didasari sesuai amanah PP 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria, di mana warga setempat memiliki hak untuk memanfaatkan lahan perkebunan sebesar 20 persen. Jika luas area HGU PT Mangli Dian Perkasa mencapai 320 hektare, maka sesuai hitungan ada hak masyarakat sekitar 60 hektare.

“Tadi sudah dijelaskan Pak Menteri ATR, jika 60 hektare itu bagian kami warga di sini. Nantinya, seperti apa skema pembagian tanah 60 hektare itu, kami akan patuh kepada pemerintah, dan yang pasti lahan tersebut akan kami pergunakan untuk mencari nafkah dan menyambung hidup di kawasan hutan ini,” katanya.(*/kur)

Related posts

Leave a Comment