Lima Fraksi di DPRD Kota Madiun Berikan Catatan Untuk APBD Perubahan 2017

ADAKITANEWS, Kota Madiun – Sebanyak lima Fraksi yang ada di DPRD Kota Madiun secara bergantian memberikan pertanyaan, masukan, koreksi, kritikan maupun catatan terhadap eksekutif, dalam rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi – Fraksi terhadap Rencana APBD Perubahan tahun Anggaran 2017, Jumat (22/09).

Fraksi Demokrat Bersatu yang pertama kali menyampaikan catatan, secara umum menyatakan bahwa perubahan APBD tahun Anggaran 2017 hendaknya lebih terarah, serta fokus dalam waktu pelaksanaannya sehingga pembangunan dapat sesuai dengan Visi Misi Pemerintah Kota Madiun sejak awal. Eksekutif, juga dinilai perlu bersinergi sesuai arah pembangunan di tingkat Provinsi maupun pusat.

Kemudian Fraksi PDIP yang mendapat giliran nomor dua, secara spesifik mempertanyakan pendapatan dari sisi parkir pinggir jalan yang dirasa masih sangat kurang. Catatan mereka, apakah perlu adanya perubahan perda atau memang kurang optimal pengelolaannya.

Fraksi PNRS sendiri melalui juru bicaranya, menyoroti tingginya angka belanja yang fantastis. Mereka berpendapat, angka Rp 136,6 miliar adalah angka yang sangat besar, mengingat Kota Madiun merupakan daerah dengan potensi bencana rendah.

Sementara itu Fraksi PKB, mempertanyakan surplus anggaran sebesar Rp 136 miliar yang tidak bisa dibelanjakan pada APBD tahun 2017 sehingga muncul silpa. Dan yang mendapat giliran terakhir yakni Fraksi Partai Gerindra, yang hanya menggaris bawahi agar pemerintah Kota Madiun segera merealisasikan remunerasinya bagi ASN Pemkot Madiun.

Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto kemudian menanggapi semua pandangan fraksi tersebut, dalam konferensi pers usai rapat Paripurna, Jumat (22/09). “Semua pertanyaan serta catatan akan kami jawab dalam Paripurna selanjutnya, termasuk pertanyaan terkait Silpa yang tidak optimal maupun dari pos Belanja Tidak Tetap (BTT),” tegas Sugeng Rismiyanto.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kota Madiun Istono mengatakan, apa yang disampaikan oleh Fraksi, merupakan hal yang sangat wajar karena tujuannya adalah untuk kesempurnaan dan kesejahteraan masyarakat Madiun.

Hal ini, lanjut Istono, juga sudah melalui proses hearing atau rapat dengar pendapat antara tim badan Anggaran DPRD bersama OPD Madiun. “Adalah kewenangan fraksi untuk meminta perlu mendapatkan kejelasan terkait APBD Perubahan tahun anggaran 2017, wajib kita hormati karena tujuannya membawa kesejahteraan serta pelayanan terbaik bagi masyarakat Madiun,” tegas Istono, yang kali itu duduk berdampingan dengan Walikota Madiun.

Sesuai jadwal yang disampaikan, jika setelah rapat dengan agenda pemandangan umum fraksi – fraksi tersebut, nantinya DPRD Kota Madiun akan mengagendakan rapat paripurna lanjutan dengan agenda mendengarkan jawaban dari Walikota atas pemandangan fraksi – fraksi yang akan dilaksanakan pada Senin (25/09) mendatang.(bud)

Keterangan gambar : Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap APBD Perubahan tahun anggaran 2017. (foto : budiyanto)

Related posts

Leave a Comment