Layanan Publik, Jadi Sorotan Dewan Atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017

ADAKITANEWS, Blitar – Penyampaian penjelasan Bupati Blitar terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017 sudah dilakukan pada Rapat Paripurna, Kamis (28/06) lalu. Selang sehari, 6 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Blitar juga langsung memberikan pandangan umumnya pada Rapat Parpurna, Jumat (29/06).

Dihubungi melalui telepon, Ketua Fraksi Gerakan Pembangunan Sejahtera (GPS) DPRD Kabupaten Blitar, Mujib mengatakan, pihaknya mengapresiasi perolehan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan berharap tahun-tahun berikutnya terus meraihnya. Namun demikian, dengan anggaran yang cukup besar, pihaknya memberikan beberapa saran agar pemanfaatannya kedepan bisa lebih maksimal.

Salah satu saran utama yang diberikannya adalah pelayanan publik, terutama yang saat ini sedang dikeluhkan masyarakat, yakni pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). “Jadi rohnya pemanfaatan anggaran harus ada peningkatan pemanfaatan. Yang jadi catatan kami adalah pelayanan publik, utamanya pada pelayanan e-KTP,” kata Mujib, Sabtu (30/06).

Menurut Mujib, permasalahan pelayanan kartu identitas ini harus segera diselesaikan. Jika memang kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun peralatannya, maka harus diupayakan untuk menambahkannya. Pihaknya memastikan akan mendukungnya. “Jadi saat ini antrean untuk mengurus e-KTP ini cukup luar biasa. Bagaimanapun caranya harus segera ada penyelesaian, karena Pemerintah Pusat juga sudah mewajibkan seluruh warga negara memiliki e-KTP,” pungkasnya.

Senada dengan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Blitar, Edi Masna yang menyatakan bahwa pelayanan publik harus ditingkatkan. Selama ini masih banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Blitar. Sehingga, kedepan visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati Blitar harus ditata lagi dengan baik.

“Sebenarnya masalah yang dikeluhkan masyarakat berasal dari hal kecil namun berlarut-larut. Seperti pelayanan pembuatan e-KTP, dimana hingga saat ini belum ada solusi untuk antreannya. Makanya Bupati harus menata kembali visi misinya,” pungkasnya.

Anik, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Blitar juga menyoroti pelayanan publik oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Menurutnya perlu ada peningkatan kinerja agar pelayanan bisa lebih maksimal. Selain itu, pihaknya juga menyoroti penyelesaian aset tanah Pemkab Blitar yang kini menjadi perumahan di Jatilengger Kecamatan Ponggok.

Menurutnya, sampai saat ini belum ada titik temu atas permasalahan tersebut. Padahal masyarakat yang menghuni sudah sangat diresahkan atas ketidakpastian status tanahnya. “Jadi permasalahan ini sudah sangat lama. Apalagi sudah ada saran dari BPK agar segera menyelesaikannya. Sehingga harus segera diselesaikan. Kami dilembaga legislatif siap mendukung penuh penyelesaiannya asalkan sesuai dengan aturan yang ada dan tidak melanggar hukum,” imbuhnya.(fat/wir)

Keterangan gambar: Mujib, Ketua Fraksi GPS DPRD Kabupaten Blitar.(foto : fathan)

Related posts

Leave a Comment