Keluhkan Rastra Tak Tepat Sasaran, 16 Kepala Desa/Kelurahan Mengadu ke Dewan

ADAKITANEWS, Blitar – Sebanyak 16 Kepala Desa/ Kelurahan se-Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Blitar, Kamis (01/03) sekitar pukul 09.30 WIB. Kedatangan mereka untuk menyampaikan keluhannya terkait data penerima program bantuan beras sejahtera (rastra) tahun 2018 yang dinilai tidak tepat sasaran.

Dewan akhirnya menggelar hearing di Kantor DPRD Kabupaten Blitar dengan dihadiri DPRD dan OPD terkait seperti Dinas Sosial dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar. Dalam hearing tersebut, Kepala Desa Dermojayan, Budiana mengatakan, ada ketidak obyektifan data penerima rastra tahun 2018 ini.

Hal itu, katanya, dilihat dari sisi pengurangan penerima yang tidak ada konfirmasi dengan pihak Pemerintahan Desa. Padahal ada penerima yang jauh lebih berhak justru tidak terdata atau hilang.

“Kita terus menjadi sasaran masyarakat karena data penerima rastra yang tak tepat sasaran. Apalagi, tahun ini banyak pengurangan penerima yang justru seharusnya lebih berhak mendapatkannya,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Kabupaten Blitar, Nur Kamim menjelaskan, kedatangannya ini untuk menyampaikan keluhan para Kepala Desa/Kelurahan dan meminta solusi.

Menurutnya, pihaknya cukup bisa menerima adanya pergantian wewenang bantuan rastra dari perekonomian ke Dinas Sosial yang memang memerlukan waktu. Ia mengaku, dalam hearing sudah ada solusi terkait masalah data penerima bantuan rastra, yakni menggunakan sebuah aplikasi yang sudah disiapkan oleh Pemerintah yang akan mulai digunakan Maret ini.

“Jadi operatornya sudah dilatih. Nantinya kita bisa mengganti data yang ada. Misalnya warga yang memang mampu masih mendapatkan bantuan, bisa kita ubah ke warga yang tidak mampu. Kalau untuk kartu yang akan diberikan, jika memang orang itu mampu, maka kita bisa memendingnya karena untuk dievaluasi dan diganti,” jelasnya.

Untuk keluhan selanjutnya, lanjut Kamim, yakni tentang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Menurutnya, kalau NJOP masalah pajak tidak begitu signifikan. Namun yang menjadi masalah adalah pada Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) NJOP yang dinilai terlalu tinggi.

“Kadang-kadang Bapenda menilai harga melebihi harga pasar. Misal luas 1 ru senilai Rp 1,5 juta, di Bapenda bisa sampai Rp 3 juta. Ini tentu sangat membebani masyarakat,” pungkasnya.

Terkait masalah ini, pihaknya harus menunggu satu tahun untuk evaluasi perubahan Peraturan Bupati (Perbup). Sedangkan saat ini, pihaknya hanya bisa mengajukan keberatan agar selanjutnya bisa dilakukan upaya penyesuaian. “Untuk tahun ini kan Perbupnya sudah berlaku, tapi tahun 2019 dipastikan Perbupnya akan dievaluasi kembali,” paparnya.

Sementara itu saat ditemui usai hearing, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Heri Romadhon mengatakan, sudah ada solusi terkait dengan keluhan para Kepala Desa. Kepala Dinas Sosial dan Bapenda, masing-masing sudah menjelaskan solusi permasalahan ini.

Menurutnya, untuk masalah data penerima rastra memang akan dilakukan perubahan oleh pihak Desa melalui aplikasi yang sudah disediakan. Sedangkan terkait nilai NJOP yang dianggap dari warga melebihi nilai pasaran, juga sudah ada solusi, yakni akan ada review terhadap kajian besaran NJOP terhadap NJOP yang berimplikasi pada pajak tahun 2019. Tetapi untuk tahun 2018, wajib pajak yang merasa keberatan keterkaitan dengan nilai NJOP yang tidak sesuai dengan pasaran, bisa melakukan keberatan kepada Badan Pendapatan untuk dilakukan penyesuaian dalam 2018 ini.

“Peraturan Bupati akan dievaluasi, tapi landasan untuk peraturan ini kan untuk tahun 2018. Untuk perubahan akan dilakukan pajak tahun 2019. Sehingga yang bisa dilakukan sekarang, wajib pakak atau kepala desa untuk melakukan keberatan per item atau bidang yang pajaknya terlalu besar.Nanti 2019 pasti ada kajian ulang,” imbuhnya.(fat/wir)

Keterangan gambar: Suasana Hearing di Kantor DPRD Kabupaten Blitar.(foto : fathan)

Related posts

Leave a Comment