Honorer di Blitar Ancam Mogok Kembali

ADAKITANEWS, Blitar – Pasca aksi mogok kerja pegawai honorer di kantor DPRD Kabupaten Blitar, baik Guru Tidak Tetap (PTT), Pegawai Tidak Tetap (PTT) maupun honorer K2, Selasa (25/09) lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menyatakan berjanji akan mendampingi pegawai honorer untuk menyampaikan keluhannya ke Pemerintah Pusat.

Namun demikian, hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Pemkab Blitar dalam hal ini Bupati. Pegawai honorer pun mengancam bakal melakukan aksi mogok kerja lagi, atau bahkan melakukan aksi turun ke jalan.

“Makanya kita hari ini, Senin (08/10) datang ke kantor dewan untuk menanyakan tindak lanjut dari janji yang telah disampaikan. Kita juga sudah ke kantor Pemkab, tapi tidak ketemu,” kata Sri Hariyati, salah satu perwakilan honorer saat mendatangi kantor dewan.

Setelah menanyakan langsung ke dewan, lanjut Sri, ternyata pihak dewan juga masih menunggu kepastian tindak lanjut dari Pemkab. “Jadi hingga saat ini dari Pemerintah belum ada klarifikasi apapun. Padahal saat itu Pemkab Blitar sudah mengamini jika honorer juga akan ikut ke Pemerintah Pusat untuk menyampaikan keluhannya dan Bupati siap mendampinginya,” pungkasnya.

Sri menambahkan, semua keputusan memang berada pada Pemerintah Pusat. Tetapi paling tidak Pemerintah Daerah ikut mendorongnya agar nasib pegawai honorer bisa berubah. Karena belum ada wujud nyata atas nasib mereka yang sudah melakukan pengabdian cukup lama.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Wasis Kunto Atmojo mengatakan, tuntutan dari pegawai honorer saat melakukan aksi sekitar 2 minggu lalu merupakan kewenangan pusat. Saat hearing, sudah ada kesepahaman antara legislatif, pegawai honorer, PGRI, maupun eksekutif bahwa salah satunya segera melakukan konsultasi bersama ke Pemerintah Pusat.

“Ini tentu domainnya berada di eksekutif. Kita di legislatif hingga saat ini masih menunggu kabar atau surat dari eksekutif kapan diajak ke Pemerintah Pusat untuk konsultasi,” ujarnya.

Mengingat permasalahan ini sangat penting, Wasis meminta Bupati Blitar segera melakukan langkah yang konkret agar permasalahan ini jelas dan ada kepastian. “Kasihan teman-teman honorer ini, kesana kemari mencari kejelasan. Jangan terkesan Bupati itu setengah-setengah atau bahkan tidak serius dalam menyelesaikan permasalaham honorer ini,” pungkasnya.

Wasis menambahkan, mengingat juga pengabdian honorer ini sudah cukup lama, sehingga Pemerintah Daerah harus berupaya mencarikan solusi terbaik bagi mereka.(fat/wir)

Keterangan gambar: Perwakilan honorer saat menemui Dewan.(foto : fathan)

Related posts

Leave a Comment